BISNIS.COM, JAKARTA--Penumpukan penggunaan anggaran belanja modal di akhir tahun berisiko menurunkan kualitas produk yang diperoleh.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan risiko tersebut muncul karena realisasi belanja modal pemerintah pada kuartal I/2013 lebih rendah dibandingkan kuartal I/2012. Anny mengatakan penurunan penyerapannya berkisar 1%-2% dan terjadi hampir di setiap kementerian/lembaga [K/L].
“[penyerapan belanja modal] Kuartal I masih dihitung, tetapi yang jelas lebih rendah dari tahun lalu. Jika lebih rendah, berarti ada kenaikan di belakang yang lebih tinggi. Jangan sampai penumpukan anggaran menjadi lebih curam dibanding tahun lalu,” ujarnya di Gedung Kemenko, Kamis (4/4).
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja modal pada awal Maret 2013 hanya 4,9% atau Rp9,03 triliun dari pagu APBN 2013 yang sebesar Rp184,36 triliun. Adapun pada tahun lalu, realisasi belanja modal per 30 Maret mencapai 6,71% dari pagu Rp152,3 triliun.
Oleh karena itu, Anny mengharapkan K/L mampu memperlihatkan perbaikan kinerja penyerapan belanja modal pada kuartal II/2013 untuk menjaga kualitas penyerapan anggaran. Selain itu, Anny juga tidak menginginkan buruknya kinerja penyerapan belanja modal tahun lalu kembali terulang di tahun ini.
Tahun lalu, kinerja penyerapan belanja modal pemerintah mencatatkan kinerja terburuk sejak 2008 dengan tingkat penyerapan sebesar 79,6%. Jika dibandingkan, tingkat penyerapan belanja modal dari 2008 sampai 2011 berturut-turut sebesar 85,15%, 86,07%, 81,17%, dan 83,6%.
“Kita tidak menginginkan itu [penurunan penyerapan], kita ingin belanja modal akhir tahun harus paling tidak sama dengan atau melampaui tahun lalu,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, Anny mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 akan lebih rendah dari 6,6%. Padahal dalam APBN 2013, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Pasalnya, belanja modal pemerintah bisa berfungsi sebagai stimulus yang mendorong perekonomian dalam negeri.
Selain itu, jelas Anny, belanja modal pemerintah juga bisa menyerap tenaga kerja lebih besar karena bersifat padat karya [labour intensive]. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran sebesar 5,8% sampai 6,1%. Adapun pada Agustus 2012, Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran dalam negeri sebesar 6,14%. (if)
