Belanja Pemerintah Harus Transparan dan Efektif

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah target pembangunan yang cukup tinggi, alokasi belanja modal yang digelontorkan pemerintah tergolong masih cukup rendah.

Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, rasio belanja modal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan dalam struktur belanja, belanja modal memang selalu di bawah belanja-belanja lainnya baik itu belana barang, pegawai, maupun pembayaran bunga utang.

Namun demikian, terlepas dari besar kecilnya belanja modal, dia menekankan bahwa setiap belanja yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara transparan dan efektif.

Dia mengingatkan, jangan sampai dengan berbagai keterbatasan dari aspek anggaran, ada beberapa proyek yang didanai dari alokasi belanja modal atau APBN maupun skema di luar APBN mubadzir.

“Yang paling penting itu adalah memastikan efektivitasnya, apakah proyek-proyek yang dibangun baik dari APBN maupun skema lainnya itu memiliki implikasi ke sosial – ekonomi masyarakat,” ungkap Enny, Senin (17/6/2019).

Dia menyebut, pemerintah perlu membuat sebuah perencanaan yang ketat. Tak hanya itu, pelaksanaan proyek atau pembangunan juga harus sejalan dengan konsep-konsep pembagunan yang dijalankan pemerintah.

Proyek atau konsep pembangunan yang diimplementasikan harus sesuai dengan kebutuhan dan memiliki implikasi dari sisi ekonomi.

Dengan tantangan dan beban anggaran yang cukup besar, pemerintah perlu melakukan review terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis. Review tak hanya mencakup kelancaran proyek yang sedang dikerjakan, tetapi juga menyentuh aspek-aspek sosial ekonomi.

Apalagi dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah ada dua aspek yang akan dicapai yakni produktivitas dan daya saing. Persoalannya, apakah proyek-proyek yang dijalankan inlinedengan tujuan pemerintah, hal itu itulah yang menurut Enny yang perlu diperhatikan.

"Kalau tidak perlu dievaluasi mana infrastruktur [proyek] yang lebih prioritas dan lebih tepat," tegasnya.

Data Kemementerian Keuangan menunjukan rata-rata alokasi belanja modal selama lima tahun belakangan masih di bawah 1,5 persen dari PDB. Pada 2019 misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan belanja modal sebanyak 1,17 persen dari PDB atau di bawah rata-rata lima tahun terakhir.

Rendahnya alokasi belanja modal ini berbanding terbalik dengan besaran alokasi belanja barang terhadap PDB yang mencapai 2,04 persen atau belanja non produktif lainnya misalnya belanja pegawai yang bilainya justru mencapai 2,36 persen dari PDB.