BISNIS.COM, JAKARTA—Level inflasi yang terus mencatatkan level tertinggi secara historis dalam 3 bulan terakhir berdampak cukup besar dalam menurunkan daya beli masyarakat miskin.
Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengatakan konsumsi makanan mengambil porsi sekitar 73% dari total pengeluaran masyarakat miskin.
Padahal, laju inflasi komponen harga bergejolak yang sumbangan terbesarnya berasal dari kelompok makanan menjadi pendorong utama tingginya laju inflasi dalam tiga bulan terakhir ini.
“Poverty basket inflation [Inflasi kelompok barang yang paling mempengaruhi masyarakat miskin] ini yang perlu diperhatikan, seperti makanan, beras, cabai, dan bawang. Soalnya sekitar 73% pengeluaran mereka ini untuk konsumsi makanan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (1/4).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sejak Januari sampai Maret 2013, laju inflasi komponen harga bergejolak berturut-turut sebesar 3,76%, 2,32%, dan 2,44%. BPS menunjukkan laju inflasi tahun kalender 2013 [year-to-date] untuk komponen harga bergejolak sebesar 8,77%.
Tingginya laju inflasi komponen harga yang bergejolak, lanjutnya, akan semakin membebani upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bertambahnya jumlah masyarakat rentan kemiskinan, yaitu kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Sidqy mengharapkan adanya upaya pengendalian harga, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin yang tinggi.
Upaya tersebut, lanjutnya, bisa berupa penyediaan infrastruktur yang mampu mengawasi pergerakan kapasitas produksi, tingkat kebutuhan, dan ketersediaan pasokan secara harian [realtime].
“Idealnya, di tiap daerah yang disurvei mestinya ada semacam database yang memonitoring tiga komponen itu setiap hari. TPID [Tim Pemantau Inflasi Daerah], BPS, dan instansi terkait, seperti Kementan dan Kemendag harus bekerja sama untuk mempunyai database itu,” ujarnya.
BPS mencatatkan angka kemiskinan Indonesia pada September 2012 sebesar 11,66%. Adapun, target angka kemiskinan 2013 ditetapkan sebesar 9,5% sampai 10,5%. Dalam RPJMN 2010-2014, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 8% sampai 10% pada 2014.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju inflasi Maret 2013 sebesar 0,63%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, laju inflasi Februari 2013 yang sebesar 0,75% tercatat sebagai yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian, laju inflasi Januari 2013 yang sebesar 1,03% merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Sidqy mengemukakan pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga level inflasi sepanjang 2013 sebesar 4,9%, sesuasi target APBN. Pasalnya, ke depannya masih terdapat bulan-bulan yang berpotensi mencatatkan level inflasi yang tinggi.
“Pemerintah akan berusaha luar biasa keras [untuk menjaga target inflasi sebesar 4,9%]. Soalnya, Juni-Juli ini masa masuk sekolah, belum lagi ada lebaran juga [yang berpotensi mencatatkan level inflasi tinggi],” ujarnya.
Namun di sisi lain, Sidqy menilai penurunan level inflasi komponen inti dan komponen harga diatur pemerintah sebagai indikasi positif. BPS mencatatkan inflasi komponen inti bulan ini sebesar 0,13%, turun dari Februari 2013 sebesar 0,3%. Adapun, inflasi komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,24%, turun dari Februari 2013 sebesar 0,72%.
“[level inflasi komponen inti] 0,13% termasuk rendah. Inflasi administered price [harga diatur pemerintah] juga rendah karena sudah lewat [kenaikan] TDL-nya. Keduanya turun, jadi lebih baik lah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
