JAKARTA -- Perwakilan tani harus duduk di jajaran komisaris jika rencanan pembentukan Bank Pertanian terealisasi.
Ketua Bidang Koperasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Endang Setyawati Thohari menilai hal tersebut merupakan syarat agar penyaluran kredit ke sektor pertanian berjalan mulus.
"Harus ada perwakilan dari petani di jajaran Komisaris seperti yang dilakukan Credit Agricole di Prancis. Hal tersebut agar kebijakan yang dibuat bank ramah dengan sektor pertanian," ujarnya.
Meski demikian, Endang mengakui hal tersebut bakal sulit terealisasi. Pasalnya, bank pelat merah yang ada saat ini semuanya berstatus sebagai perusahaan terbuka.
Endang mengatakan harus ada perubahan kebijakan agar bank BUMN bisa ramah terhadap sektor pertanian. Status bank BUMN sebagai perusahaan terbuka, lanjutnya, membuat mereka hanya mengejar laba semata-mata dan tidak memperhatikan sektor pertanian.
Selain itu, lanjutnya, saat ini petani dibingungkan dengan banyaknya lembaga pembiayaan yang disediakan seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Rakyat, dan Kredit Usaha Peternakan Sapi.
"Ada baiknya jenis-jenis pembiayaan yang ada diblender jadi satu supaya petani tidak bingung," imbuhnya.
