.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA—Persoalan pendanaan masih menjadi penghambat bagi pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) untuk menyelesaikan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang masuk dalam program percepatan (fast track program/FTP) 10.000 megawatt tahap 2.
Direktur Konstruksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nasri Sebayang mengatakan teknologi pengembangan panas bumi yang relatif mahal berdampak pada penyelesaian PLTP yang tidak tepat waktu. Kebutuhan dana yang besar itu, membuat sejumlah IPP menghitung ulang rencana investasinya di dalam negeri.
“Selain kendala perizinan, ada juga kendala pendanaan yang besar. Ini kan mengharuskan swasta memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan panas bumi. Jadi sebenarnya bukan pihak swasta yang tidak serius,” katanya hari ini, Selasa (12/3/2013).
Nasri mengungkapkan selama ini PLN tidak dapat berbuat banyak terhadap kendala yang dihadapi IPP dalam pengembangan panas bumi sebagai energi utama untuk pembangkit listrik. Sementara di sisi lain, PLN juga tengah mengejar target penyelesaian FTP 10.000 megawatt tahap 2.
PLN, lanjut Nasri, hanya dapat membantu memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengajuan izin ke sektor terkait. Dengan begitu, diharapkan pihak swasta dapat lebih cepat mengembangkan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik.
“Kami kan tidak bisa memberikan jaminan untuk digunakan IPP mengajukan pinjaman ke perbankan. Dalam PPA [power purchase agreement] kami hanya membeli listrik dengan harga yang disepakati,” tuturnya.
Meski demikian, PLN juga akan tetap memasukkan klausul pinalti dan target dalam kontrak pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik dengan swasta. “Pinalti dan target selalu ada dalam kontrak. Kami ingin ini semua berjalan sesuai target,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Nasri hanya meyakini hanya PLTP yang dikembangkan perusahaan besar seperti Chevron, Geo Dipa Energy, Supreme Energy dan Pertamina yang akan selesai tepat waktu. Sementara sisanya, paling lambat akan selesai pada 2017 mendatang.
Nur Pamudji, Direktur Utama PLN sebelumnya mengungkapkan hanya sedikit IPP yang serius dalam menggarap panas bumi sebagai energi utama untuk pembangkit listrik. Hal tersebut terlihat dari masih sedikitnya IPP yang melakukan pemboran eksplorasi untuk panas bumi.
Sementara Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia Fazil E Alfitri mengatakan IPP memerlukan insentif dari pemerintah untuk mengembangkan panas bumi.Pasalnya, pengembangan panas bumi memerlukan biaya tinggi dan memiliki risiko yang hampir menyerupai kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
Menurutnya, setidaknya perusahaan harus menyiapkan US$40 juta untuk melakukan eksplorasi panas bumi. Dana tersebut akan hilang tanpa diganti pemerintah jika nantinya panas bumi yang ditemukan ternyata tidak ekonomis untuk dikembangkan.
Belum lagi persoalan pemetaan cadangan panas bumi yang masih belum terpetakan dengan baik, sehingga perusahaan harus mengeluarkan dana lebih untuk melakukan pemetaan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
