BISNIS.COM,AMBON -- Provinsi Maluku tetap mendapatkan jatah penyertaan modal atau participating interest (PI) dari pengelolaan tambang gas abadi Blok Masela sebesar 10%, setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
"Kami tetap akan mendapatkan jatah PI 10%, kalau Menteri ESDM menandatangani usulan yang diajukan pemerintah dan legislatif Maluku," ujar Wakil Ketua komisi A DPRD Maluku Melky Frans, Kamis (7/3).
Perjuangan mendapatkan hak PI di Blok Masela ini sudah berlangsung cukup lama dan tinggal menunggu waktu pemerintah pusat memberikan persetujuan, apalagi dana penyertaan modal ini sudah disiapkan pihak ke tiga, dalam hal ini PT Syabas Energy.
Penjelasan Melky Frans terkait sosialisasi pihak PT Inpex ke masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) kalau perusahaan asal Jepang akan mengoperasikan exploitasi gas abadi di Masela 2016 dengan kepemilikan saham 60%, Shell 30% dan PT Energi Mega Persada 10%.
Sayangnya, sosialsiasi Inpex ini tidak menyebutkan penyertaan modal oleh Pemprov Maluku yang diperjuangkan selama ini sebesar 10% sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat.
Melky Frans mengatakan Maluku sebagai daerah penghasil tambang minyak dan gas abadi Blok Masela yang terletak di perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya ini tetap mempunyai hak untuk menyertakan modal.
"Hak kita tetap ada dan sedang diperjuangkan, jadi sekarang tinggal menunggu kebijakan pemerintah untuk merestuinya lewat penanda-tanganan naskah persetujuan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya.
Mantan Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Bram Tomasoa mengatakan, eksplorasi tambang migas Masela dilakukan Inpex selama sepuluh tahun dan dari dua sumur yang dibor selama kegiatan tersebut, terdapat cadangan di lapangan abadi yang mencapai 6,05 triliun cubic feet (Antara/bas).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
