TOL TRANS SUMATRA: Hutama Karya dijanjikan penyertaan modal pemerintah

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah menjanjikan dukungan fiskal berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya selaku BUMN yang ditunjuk langsung untuk menggarap tol Trans Sumatra.

Namun, besaran PMN yang akan dialokasikan dalam APBN belum dipastikan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tengah mematangkan draf Perpres yang mengamanatkan penunjukan pembangunan jalan tol Trans Sumatera kepada Hutama Karya.

Draf Perpres tersebut diharapkan rampung pekan depan untuk diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sumber pendanaannya tentu saja di samping adanya penambahan PMN, ada juga sumber pembiayaan korporat, entah itu dari pinjaman infrastructure fund, obligasi, dan sebagainya," kata Hatta, Rabu (6/3/2013).

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan besaran PMN yang akan dialokasikan secara bertahap dalam APBN masih dihitung lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan eksekusi mega proyek jalan tol sepanjang 2.700 kilometer yang terdiri dari 24 ruas jalan tol tersebut.

"Belum [besaran PMN-nya]. Memang sudah ada perencanaan awal tetapi harus dipertajam dulu. Kita tunggu finalnya saja daripada nanti berubah-ubah lagi," ujar Mahendra.

Sebelumnya Hutama Karya mengajukan PMN sebesar Rp5 triliun kepada pemerintah.

PMN tersebut merupakan bentuk kontribusi pemerintah untuk proyek yang diproyeksi menyedot investasi sebesar Rp360 triliun.

Besaran PMN yang akan dialokasikan akan mempertimbangkan ruang fiskal dalam APBN dan kebutuhan proyek sebagaimana yang disusun dalam feasibility study perencanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatra.

Mahendra memaparkan dalam APBN 2013, pemerintah belum mengalokasikan PMN untuk Hutama Karya.

Dengan demikian, pagu PMN untuk Hutama Karya paling cepat dialokasikan dalam APBN-P 2013 atau APBN 2014.

Penunjukkan langsung Hutama Karya sebagai BUMN yang akan menggarap pembangunan Trans Sumatera dilakukan karena proyek tersebut dinilai tidak feasible secara finansial.

Akibatnya, pemerintah harus memberikan dukungan finansial, salah satunya dalam bentuk PMN.

"Memang harus ditutup oleh anggaran lain, apakah itu PMN, apakah itu pinjaman, atau obligasi yang didukung pemerintah. Ini komposisi yang belum, berapanya itu tergantung dari kondisi ruas masing-masing," katanya.