JAKARTA—Duta Besar Korea untuk Indonesia Kim Young-sun mengakui sejumlah investor Korea mengeluhkan adanya aksi demonstrasi yang digelar para buruh nasional dan dinaikkannya upah minimum provinsi (UMP).
“Ada banyak perusahaan Korea mengalami kesulitan karena kenaikan UMP itu secara meroket,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers ‘40thAnniversary Diplomatic relation between Korea – Indonesia, Selasa (5/3/2013).
Namun demikian, sambungnya, baik Pemerintah maupun investor Korea mengharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat atau daerah dan juga kementerian terkait agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diplomatis.
Oleh karena itu, Kim menegaskan pemerintah Indonesia harus bisa menjalankan pola good governance dan harus memilih kebijakan yang rasional.
“Pemerintah dan perusahaan Korea juga turut membantu Indonesia dalam mengatasi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan bagi parah nasional. Maka, perlu diciptakannya kebijakan yang sesuai dari pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Kim menyatakan pemerintah Indonesia agar dapat menciptakan iklim investasi yang baik untuk para investor. Dengan adanya iklim invetasi yang baik, lanjutnya, bisa membentuk kerjasama yang strategis sehingga akan banyak investasi dari luar negeri bisa membantuk peningkatan perekonomian nasional
Menurutnya, bentuk demostrasi buruh sehingga membuat kesalahpahaman merupakan salah satu tantangan untuk melanjutkan hubungan kerjasama dalam bidang perekonomian.
“Jadi kalo kita ingin melanjutkan kerjasama bidang perekonomian, harus diajukan pemahaman. Pemerintah Korea harus bisa membaca bagaimana keinginan dan kebijakan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.
