JAKARTA—Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR mendesak Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk segera menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di internal perusahaan negara.
Menurut Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR Poempida Hidayatulloh, banyaknya perselisihan hubungan industrial di internal BUMN mendesak segera diselesaikan.
“Masalah ketenagakerjaan saat ini banyak, karena ketidaksepahaman antara direksi perusahaan BUMN dengan pekerja, terutama yang terkena outsourcing dan tenaga kontrak,” ujarnya, Jumat (1/3/2013).
Untuk itu, lanjutnya, Menneg BUMN harus mampu memonitor dan mengawasi situasi tersebut agar direksi perusahaan mampu mengelola konflik ketenagakerjaan dengan baik.
Poempida menegaskan tidak ada alasan untuk menunda-nunda atau mengesampingkan masalah ketenagakerjaan dan dengan dipanggilnya Menneg BUMN untuk hadir dalam rapat di DPR menjadikan masalah ketenagakerjaan sebagai masalah serius.
Seharusnya, dia menambahkan Menneg BUMN yang terkenal bijak mestinya mampu mewujudkan good corporate governance, apalagi otak kesejahteraan perusahaan Negara tidak sekadar mencari keuntungan semata, tapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
“Kami menghimbau kepada Komisi IX DPR untuk melakukan indeks, memilih BUMN yang rapornya merah dan biru agar tahu good corporate governance tidak semata-mata orientasinya keuntungan,” tuturnya. (msb)
