JAKARTA --Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini Blok Mahakam dapat dikelola oleh pengusaha atau potensi lokal, sehingga dalam penunjukkan operator di blok minyak dan gas bumi itu akan mengutamakan aspek nasionalisme.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten mengelola Blok Mahakam.
Sedangkan persoalan teknologi, hal itu dapat didatangkan dari luar negeri dan dikendalikan oleh pekerja yang telah mendapatkan pelatihan.
“Persoalan teknologi kan dapat dibeli. Sumber daya manusia sebenarnya mampu mengelola Blok Mahakam, dan akan sangat wajar jika nantinya kami membela perusahaan plat merah,” katanya di Wisma Antara, Rabu (20/2/2013).
Persoalan Blok Mahakam menurutnya, tidak hanya persoalan siapa yang nantinya mengoperatorinya. Pasalnya, ada cadangan yang cukup besar di wilayah yang saat ini dikerjakan Total E&P Indonesie itu, sehingga pemerintah merasa perlu membagi risiko dalam pengelolaannya.
Pihak asing sendiri menurutnya masih sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan blok migas di dalam negeri. Karena perusahaan asing telah memiliki modal dan teknologi yang cukup, sehingga proses eksplorasi dan eksploitasi dapat segera dikerjakan.
Pemerintah menurutnya, saat ini tengah mengkaji berbagai kemungkinan untuk memutuskan siapa nantinya yang akan menjadi operator di Blok Mahakam. Termasuk salah satunya penghitungan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dengan Pertamina dibandingkan dengan Total.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan penerimaan negara akan mengalami penurunan jika Blok Mahakam dikelola Pertamina. Sesuai UU Migas yang menyebut bagi hasil dengan BUMN harus 60% untuk negara dan 40% untuk BUMN.
Sedangkan saat ini, bagi hasil produksi Blok Mahakam dengan Total E&P Indonesie saat ini 70% untuk negara dan 30% untuk Total. Jika pemerintah kembali menunjuk Total sebagai operator di blok itu, maka pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan bagi hasil menjadi 80%-20%.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan pemerintah harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Mahakam. Hal itu dilakukan agar cadangan migas di blok tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pihak dalam negeri.
“Serahkan dulu ke Pertamina, nanti BUMN itu dapat mengundang perusahaan asing dengan cara tender pengelolaan blok itu. Dengan demikian, penerimaan negara dari Blok Mahakam akan lebih besar,” jelasnya.
Vice President Coordination Total E&P Indonesie Yoseph Gunawan mengatakan perusahaan tidak terganggu dengan persoalan kontraknya di Blok Mahakam. Hal itu terlihat dari gencarnya rencana investasi yang terus dilakukannya tahun ini.
Pada work program & budget (WP&B) 2013 Total EP berencana melakukan pemboran di 110 sumur. Selain itu perusahaan juga baru saja melakukan perpanjangan kontrak jasa rig dengan PT Apexindo Pratama Duta dengan nilai mencapai Rp5,4 triliun.
“Dalam kontrak itu juga terdapat kandungan lokal sebesar 76% dengan nilai sekitar Rp4,2 triliun. Komitmen ini menggambarkan kuatnya komitmen kami untuk penggunaan kandungan lokal yang telah ditetapkan oleh SKK Migas,” ungkapnya.
Total, lanjut Yoseph, tidak hanya memikirkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, tetapi juga memperhitungkan tenaga kerja dan pendekatan bisnis lainnya yang harus dipikirkan dalam pengelolaan di Blok Mahakam. (dot)
