JAKARTA-- Industri menyatakan harga gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) tidak cocok dibebankan kepada industri. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja mengatakan sebaiknya LNG dialokasikan penuh untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pupuk, bukan industri hilir. Menurut dia, harga LNG sangat mahal dan industri tidak sanggup untuk membeli LNG.
Untuk itu, dia berharap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang saat ini memiliki infrastruktur pipa harus mengesampingkan opsi pemakaian LNG. Seperti diketahui, PGN merupakan pengelola dari Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung.
“Jadi, picker-nya PLN dikembalikan ke PGN (lokasi Muara Bekasi). Kemudian PGN harus segera mengalokasikan gas melalui pipa dari Lapangan Gajah baru, Lapangan Terang Sirasun Batur dan dan Lapangan Sumpal untuk kepentingan industri,” katanya yang juga Sekjen Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Jumat (15/2).
Menurutnya, untuk Indonesia, di mana sumber gas masih bisa dicapai pipa gas, akan sangat efektif bila tidak menggunakan LNG Terminal atau FSRU. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mematok harga jual gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk pembeli domestik.
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan perbedaan harga LNG yang diekspor dengan harga jual domestik membuat produsen LNG banyak memilih untuk mengekspor LNG. Untuk itu, agar pengalokasian LNG untuk domestik lebih banyak, pihaknya membuat patokan harga jual LNG ke domestik.
Dia mencontohkan, rata-rata harga jual LNG yang diekspor bisa mencapai US$16 per MMbtu. Sementara, harga jual LNG untuk domestik jauh lebih rendah, kisaran US$11 per MMbtu.
Nantinya, pihaknya akan membuat patokan harga LNG sebesar US$ 11 per MMbtu untuk kelistrikan, sekitar US$9 per MMbtu untuk industri, sekitar dan US$8 per MMbtu untuk pupuk. Namun, angka ini tetap akan dinegosiasikan antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pembeli. (arh)
