PELAYARAN NASIONAL: Indonesia perlu rumuskan jalur khusus kapal

BANDAR LAMPUNG: Pemerintah didesak mengevalusasi pelayaran nasional karena selama ini Indonesia tak memiliki koridor pelayaran (traffic skim) di Selat Sunda dan kawasan lain yang berdampak pada ketiadaan jalur khusus bagi kapal.Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan seringnya terjadi tabrakan kapal di laut Indonesia termasuk tabrakan kapal KM Bahuga Jaya pada Rabu dini hari membuktikan Indonesia tidak memiliki traffic skim."Dengan tak adanya koridor pelayaran itu menyebabkan tak ada panduan jalur bagi kapal yang melintas baik buat feri mapun tanker, dia harus lewat jalur mana, imbasnya risiko tabrakan riskan terjadi," ujarnya, Kamis (27/9/2012).Pada Rabu 26 September 2012 sekitar pukul 03.00, kapal KM Bahuga tenggelam akibat bertabrakan dengan kapal tanker berbendera Liberia MV Norgas Cathinka. Hingga saat ini penyebab tabrakan yang menewaskan delapan penumpang hingga Rabu sore kemarin itu belum diketahui.Siswanto menilai banyak faktor penyebab kecelakaan tersebut. Dari sisi kapal, kemungkinan alat-alat navigasi tidak ada sama sekali. Dari sisi pelaut juga diduga kurang kompeten dalam menghindari tabarakan.Selain itu faktor lainnya adalah dari sisi aspek regulatornya kemungkinan syahbandar terlalu melonggarkan syarat kelayakan kelautan kapal ketika akan berlayar. "Bisa juga pelautnya kurang kompeten dalam menghindari tabrakan, organisasi maritim internasional atau IMOI punya satu arahan tentang ini yang dikenal dengan colreg," katanya.Dia mengatakan hingga saat ini traffic skim baru ada di Selat Malaka tetapi itu juga lantaran desakan dari komunitas internasional mengingat Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional.Mestinya, katanya, selat-selat dengan lalu lintas yang padat seperti Selat Sunda dan Selat Madura serta kawasan lain dibuat koridor pelayaran guna menghindari terjadinya kecelakaan kapal atau tabrakan. (ra)