DPR usulkan ada dana PSO untuk kereta angkutan Lebaran

JAKARTA-Parlemen mengusulkan penyediaan Public Service Obligation (PSO) PT Kereta Api khusus angkutan Lebaran pada tahun depan dengan anggaran Kementerian Keuangan guna meningkatkan peralihan pemudik sepeda motor. Dengan PSO Kereta Api khusus Lebaran tersebut diharapkan menangkut penumpang sekaligus sepeda motornya sehingga dapat menekan angka kecelakaan Lebaran yang tahun ini disayangkan mencapai 908 orang tewas. Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengatakan angka pemudik tewas pada tahun ini sangat disayangkat begitu besar sehingga Lebaran tahun depan diharapkan kejadian serupa dengan angka kecelakaan bisa diatasi. "Kami usulkan ada PSO kereta api khusus Lebaran, jadi nanti pemudik bisa naik sekaligus sepeda motornya juga. Tidak bisa pemerintah menahan pemudik memakai sepeda motor, jadi perlu ada solusi," katanya di sela-sela Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Senin (3/9). Saleh yang juga Sekretaris Fraksi Partai Hanura mengatakan usulan tersebut tentunya terkait dengan anggaran dan subsidi yang nantinya disiapkan oleh Kementerian Keuangan atas PSO kereta api Lebaran tersebut karena tidak mungkin dari anggaran Kementerian Perhubungan. Pihaknya akan mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan nantinya yang bertindak sebagai koordinator adalah Menko Perekonomian. "Menko bisa jadi koordinator pemda-pemda nantinya," katanya. Data Korlantas Polri menyebutkan jumlah kecelakaan pada angkutan Lebaran 2012 dari H-7 sampai dengan H+7 tercatat sebanyak 5.233 kejadian,  naik 10,3% dari tahun lalu 4.744 kecelakaan. Adapun korban jiwa meningkat 16,5% mencapai 908 orang dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 779 orang. Sekretaris jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan angka kecelakaan mudik tahun ini bisa dikatakan musibah nasional mengingat jumlahnya memprihatinkan. "Ini sudah bencana nasional, sebetulnya sudah diwanti-wanti, harus ada penanganan khusus, terobosan agar ke depan pemudik tidak memakai sepeda motor karena 70% kecelakaan itu dari roda dua," katanya. Salah satu langkah yang mesti dilakukan adalah menyiapkan angkutan umum memadai sehingga terjadi pengalihan transportasi dari pengendara sepeda motor dan langkah tersebut harus disiapkan saat ini bukan jelang Lebaran. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya usulan parlemen tersebut. Adapun pendanaan dari Kementerian Keuangan mengingat dana Ditjen Perkeretaapian tidak cukup lantaran dialokasikan untuk pembangunan prasarana, keselamatan, dan penambahan kereta api. Pemetaan wilayahLebih lanjut Saleh mengatakan terkait dengan tingginya angkatan tersebut perlu ada pemetaan ke depan lokasi mana dengan tingkat kecelakaan tertinggi. Dengan lalu lintas sepeda motor hingga 2 juta unit, katanya, risiko kecelakaan sepeda motor cukup tinggi. Dengan data tersebut akan dipetakan infrastruktur jalan wilayah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian. "Kalau Kementerian Pekerjaan Umum kan memang focus ke jalan nasional, kalau jalan daerah itu urusan Pemrov atau Pemkab, jadi kalau sudah ada bisa koordinasi lokasi mana yang menjadi masalah," katanya. Ellen juga menambahkan MTI memandang langkah kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai disiplin berlalulintas. Ini penting lantaran masih rendahnya kedisiplinan pengguna jalan dan menjadi salah satu pemicu terjadi kecelakaan.(Faa)