JAKARTA: Pemerintah menegaskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesai (MP3EI) 2011—2025 tidak perlu direvisi karena sudah memfokuskan pada keterhubungan infrastruktur kelautan.
Menko Perekonomian M Hatta Rajasa mengatakan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan infrastuktur juga nampak dana sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu yang sebagian besar juga dialokasikan ke koridor Indonesia bagian Timur.
“Sebagian besar dana kita lebih banyak infrastructure connectivity, SAL tahun lalu, Rp23 triliun lebih, 50% itu ke koridor 5 dan 6 atau Indonesia Timur, itu untuk konektivitas perhubungan, laut, kapal, kami perhatikan betul sektor maritim,” katanya di Jakarta, Jumat (31/8).
Tujuan penggelontoran anggaran untuk sektor infrastruktur dan kelautan juga guna menurunkan biaya logistisk di Indonesia yang cukup tinggi saat ini dibandingkan dengan negara lain, belum menunjukkan daya saing bangsa dan kesejahteraan.
Saat ini, katanya, biaya logistik Nasional 14,08% dan pada 2014 dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Port yang tengah dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), biaya logistik turun menjadi 10%.
“Negara lain hanya 4%--10% cost logistic. Kami ingin menurunkan biaya logistisk dari 14,08% menjadi 10%,” katanya.
Catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukan biaya logistik di Indonesia bahkan saat ini termasuk yang tertinggi di ASEAN yakni sebesar 25%--30% dari produk domestik bruto sehingga membuat kesenjangan harga yang tidak wajar.
Lebih lanjut Hatta mengatakan perhatian pada sektor kelautan juga nampak dari dukungan atas pembangunan New Priok Port tersebut yang izin pembangunannya diberikan pemerintah kepada Pelindo II.
BUMN pelabuhan itu juga akan membayar biaya konsesi (concession fee) sebesar 0,5% dari pendapatan kotor New Priok Port kepada pemerintah atas pengelolaan terminal baru itu.
“Coba lihat, Kalibaru ini salah satunya, kami fokus betul sektor kelautan,” katanya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) menegaskan MP3EI 2011—2025 perlu direvisi dengan memasukan visi kelautan yang selama ini belum banyak menjadi prioritas pemerintah.
Ketua HAPI Wahyono Bimarso mengatakan aspek yang perlu dimasukan dalam MP3EI adalah perikanan, pariwisata laut, tambang laut, industri maritim, transportasi laut, infastruktur laut, dan layanan maritim.
Pihaknya menilai mayoritas pembangunan MP3EI di Jawa padahal terjadi eksplotasi sumber daya alam justru di di luar Jawa.
.jpg?w=300&h=221)
