JAKARTA: Kendati harus menanggung beban pembengkakan subsidi akibat penambahan 2 juta-4 juta kiloliter kuota BBM bersubsidi, defisit APBN-P 2012 diyakini tidak melampaui 2,23%.
Bambang P.S. Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menuturkan Kemenkeu telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendanai tambahan kuota BBM bersubsidi yang akan disepakati Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM.
"Yang penting disepakati dulu berapa tambahannya. Ya kita cari dari anggaran," ujarnya di Kemenkeu hari ini, Jumat (10/8/2012).
Menurut Bambang, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menambah kuota BBM dari 40 juta kiloliter menjadi 42 juta-44 juta kiloliter akan sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan kurs yang berlaku.
"Kalau dulu asumsinya sekitar Rp4 triliun per 1 juta kiloliter, tapi bisa berubah-ubah sesuai hitungan kita yang terakhir. Yang pasti anggaran sampai akhir tahun defisitnya tidak akan melewati yang di APBN-P," katanya.
Dalam APBN-P 2012, pemerintah mematok defisit anggaran di level 2,23%. Tingkat defisit ini membengkak dari rencana awal APBN 2012 yang ditetapkan sebesar 1,5% terhadap PDB.
Terkait kebutuhan dana untuk menutup pembengkakan subsidi BBM, kata Bambang, a.l. dapat diambil dari anggaran program kompensasi penyesuaian harga BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp30,6 triliun.
Bambang mengatakan kunci untuk mencegah terjadinya overkuota konsumsi subsidi BBM ataupun penambahan kuota berada pada skema kebijakan subsidi yang diterapkan pemerintah
"Sebenarnya kuncinya bukan Kementerian ESDM, tapi kebijakan subsidinya. Sekarang kita mau memberikan subsidi yang generous dengan risiko anggaran atau kita ingin strict subsidi hanya untuk yang berhak saja," tutur Bambang.
Sepanjang semester I/2012, konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 21,7 juta kiloliter atau mencapai 109,4% dari target yang ditetapkan. Adapun realisasi pembayaran subsidi BBM sudah mencapai Rp88,9 triliun atau 64,7% dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp137,38 triliun.
Namun, berdasarkan proyeksi Kemenkeu, belanja subsidi BBM hingga akhir tahun bisa membengkak hingga Rp216,8 triliun. Prognosis ini Rp79,4 triliun lebih tinggi dari pagu APBN-P 2012. Pasalnya, pagu tersebut ditetapkan dengan asumsi terjadi penyesuaian harga jual BBM bersubsidi Rp1.500 per liter, tetapi tidak terealisasi. (sut)
