JAKARATA: Pemerintah terus mematangkan persiapan pengambilalihan 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan dilakukan pada 2013 yang membutuhkan total dana Rp7 Triliun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan pada 2013 Inalum harus sepenuhnya kembali menjadi milik RI.
Saat ini, Indonesia menguasai 41% saham Inalum, sementara sisanya 59% masih dimiliki oleh pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang. Namun kerangka kerja sama Indonesia-Jepang ini akan berakhir pada 2013.
“Per 2013 semua harus kembali ke Indonesia, 100%. Kemudian kita harus mengadakan audit terhadap sisa aset yang kita bayar di-appraisal dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan perkiraan tim penilai, anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mengambil alih Inalum sekitar Rp7 triliun yang bersumber dari APBN. Dalam APBN-P 2012, pemerintah menganggarkan sebesar negatif Rp2 triliun dalam pos dana investasi pemerintah. Dana untuk Inalum ini berada di luar investasi pemerintah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp1.299,6 miliar.
“Kira-kira Rp7 triliun, tapi kan perlu diaudit lagi. Yang kita bayarkan sesuai saham mereka, walaupun di dalam master of appraisal harus disetor dulu, baru nanti dikembalikan bagiannya ke pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Menteri Perindustrian MS Hidayat selaku ketua Tim Perunding peralihan Inalum ke Indonesia menuturkan rapat resmi dengan pihak NAA Jepang akan berlangsung pada Agustus-September dan diakhiri dengan penandatanganan peralihan Inalum pada Oktober tahun ini.
Saat ini, kata Hidayat, pemerintah tengah mendiskusikan masalah-masalah krusial terkait pengambilalihan Inalum seperti proses penyelesaian audit dan opini dari konsultan.
“Pada prinsipnya pemerintah tetap bertekat menyelesaikan pembelian 100% saham Inalum. Dananya maksimal Rp7 triliun dan sekarang sudah tersedia Rp2 triliun. Jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun, tapi itu kan baru tahun depan disetornya,” tuturnya. (04/yus)
