KEK TANJUNG LESUNG: Pemerintah Jamin Tidak Terbelit Masalah Lahan

JAKARTA: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung tidak mengalami masalah lahan seperti yang tengah membelit KEK Sei Mangkei.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menuturkan kawasan khusus pariwisata tersebut tidak terkendala lahan karena merupakan kawasan pariwisata yang sebelumnya sudah ada."Saya kira tidak ada masalah lahan, karena itu kan kawasan yang sudah ada. Mungkin lebih ke infrastruktur," katanya, seusai diskusi terkait MP3EI, Rabu (25/7/2012).Menurut Mari, infrastruktur jalan darat yang menunjang KEK Tanjung Lesung relatif tidak ada masalah. Namun, jarak tempuhnya memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 3-4 jam dari jakarta. Untuk itu diperlukan perbaikan untuk membuat KEK tersebut bisa diakses dengan lebih cepat."Yang mereka harapkan adalah ketiadaan bandara. Itu salah satu yang menjadi bagian dari permintaan, tapi belum jelas apakah itu akan terwujud atau tidak," kata Mari.Selain itu, sarana dan prasarana di dalam KEK Tanjung Lesung juga masih dalam pengembangan, karena kawasan tersebut awalnya merupakan daerah tujuan wisata."Nah ini bagaimana kita menciptakan daya tarik wisatanya, itu yang menjadi PR kita bersama dengan pengelola kawasan. Ini kan di dekat Ujung Kulon, bagaimana kita membuat paket-paket wisatanya ke sana," tuturnya.KEK Tanjung Lesung digagas oleh PT. Banten West Java (BWJ). Perusahaan ini juga berperan sebagai salah satu investor di KEK Pariwisata Tanjung Lesung-Banten.Di sisi lain, seperti dikutip dari situs Pemerintah Provinsi Banten, PT BWJ menyatakan pembebasan lahan masih menjadi permasalahan utama dalam target penyelesaian KEK Pariwisata Tanjung Lesung dalam 32 bulan ke depan.Menanggapi hal tersebut Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Banten-H.Aeng Haerudin mendesak pihak BWJ untuk mempercepat pembebasan lahan seluas 1.500 hektar, sehingga proses pembangunan KEK Tanjung Lesung bisa segera dilaksanakan.KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.26/2012 yang disahkan pada 23 Februari 2012.  (bas)