PROYEK INFRASTRUKTUR: 5 Pekerjaan konstruksi di Balikpapan alamai rasionalisasi

BALIKPAPAN: Sebanyak 5 proyek pekerjaan konstruksi senilai Rp34 miliar di Kota Balikpapan harus mengalami rasionalisasi pada tahun ini karena belum tuntasnya pembebasan lahan.

Arma Editor - Bisnis.com

Minggu, 3 Juni 2012 | 14:47

BALIKPAPAN: Sebanyak 5 proyek pekerjaan konstruksi senilai Rp34 miliar di Kota Balikpapan harus mengalami rasionalisasi pada tahun ini karena belum tuntasnya pembebasan lahan.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengataan 5 proyek yang mengalami rasionalisasi ini keseluruhannya merupakan proyek konstruksi yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum.

Ini berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir Mei, sehingga diputuskan untuk ditunda pelaksanaannya.

“Sebelumnya ada 3 proyek pekerjaan tetapi setalah tenggat selesai malahan ada 5 proyek. Ini jenisnya konstruksi semua, utamanya pembangunan drainase,” ujarnya, akhir pekan ini.

Lima paket yang dipastikan mengalami rasionalisasi yakni paket pekerjaan drainase pada Antasari – Karang Rejo, Simpang Balikpapan Permai – Terminal Damai, Sumber Rejo, Gunung Sari – Gunung Malang dan Jalan Siaga. Sementara pelebaran Sungai Ampal tetap dilanjutkan karena Pemkot Balikpapan memutuskan untuk melakukan konsinyasi pada lahan yang belum dibebaskan.

Kendati demikian, masih ada sekitar 209 kegiatan yang masih dalam proses lelang. Sebagian besar dari kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya diharapkan bisa lebih cepat karena tidak memerlukan pembebasan lahan.

Nantinya, Pemkot Balikpapan akan mengajukan opsi rasionaliasai tersebut kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dijadikan pedoman dalam APBD-P 2012.

BENCANA

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Wahyu Hartono mengatakan efisiensi anggaran tersebut bisa saja dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih memiliki prioritas yang lebih mendesak.

“Misalnya untuk penanggulangan bencana kan bisa juga. Tinggal nanti bagaimana di pembahasan,” tukasnya.

Wahyu menambahkan anggaran untuk penanggulangan bencana yang diambil dari dana tak terduga hanya tersisa sekitar Rp3,7 miliar. Melihat potensi bencana, utamanya banjir dan tanah longsor yang terjadi pada beberapa waktu lau, bisa saja nantinya sisa anggaran tersebut ditambah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, masih ada pos-pos lain yang kemungkinan akan menimbulkan adanya sisa lebih penggunaan anggaran seperti efisiensi melalui penghematan energi. Wahyu menambahkan sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, pegawai negeri nantinya diwajibkan menggunakan BBM non subsidi dengan adanya penyesuaian penggunaan.

“Nah dari sini juga bisa disesuaikan juga. Jadi mungkin ada perhitungan efisiensi ini akan dialokasikan ke program mana yang lebih prioritas,” pungkasnya.(ea)