Tak semua PROYEK PEMBANGUNAN dapat fasilitas VGF

JAKARTA: Proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) dengan kebutuhan dukungan yang rendah akan diutamakan untuk mendapat fasilitas viability gap fund dari APBN.Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal VGF akan terbit dalam waktu dekat. Namun Bambang menegaskan tidak semua proyek bisa mendapat VGF."VGF harus sekecil-kecilnya dan diutamakan untuk proyek-proyek yang tingkat keuntungannya marjinal," ujarnya, Senin 21 Mei 2012.Menurut Bambang, pemerintah juga mempertimbangkan tingkat kesiapan proyek sebagai landasan kelayakan suatu proyek akan diberikan fasilitas VGF atau tidak.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menjelaskan anggaran untuk VGF yang berupa dukungan dana harus disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga kemungkinan terdekat pengalokasian VGF adalah dalam APBN 2013."VGF itu jumlahnya kan harus kita siapkan di dalam anggaran pada saat kita akan membahas anggaran antara pemerintah dengan DPR," kata Agus.Menurut Menkeu, kompleksitas VGF bukan hanya soal waktu penerapan fasilitas ini, namun juga kesiapan proyek yang akan didukung pemerintah melalui VGF dengan kesesuaian sumber dana (resource envelope) di kementerian/ lembaga."Kita perlu meyakinkan ada koordinasi yang baik di K/L, jangan sampai kementerian itu tidak mempersiapkan dan jumlah yang dialokasikan di dalam resource envelope digunakan untuk proyek yang lain," ujarnya. (ra)