JAKARTA: Kemenhub meminta direksi PT Kereta Api Indonesia segera membuat laporan hasil kajian rencana menghapus kereta api kelas ekonomi, khususnya KRL Jabodetabek, sehingga tidak lagi membutuhkan dana subsidi PSO dari pemerintah. Rencana menghapus kereta ekonomi ini karena dinilai besaran public service obligation (PSO) dari pemerintah tidak mencukupi untuk operasional sehingga pelayanannya tidak maskimal. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tunjung Inderawan mengatakan rencana penghapusan PSO untuk KA ekonomi itu harus disertai dengan laporan konkret penggunaan dana PSO itu sendiri. "Subsidi untuk KA ekonomi cukup besar. Bahkan kucuran PSO pada 2011 hanya terserap Rp623,4 miliar dari Rp639,6 miliar atau tidak terserap Rp26 miliar," kata Tundjung, Rabu, 18 April 2012. Dia mengatakan pemberian fasilitas penyejuk ruangan (AC) pada KA ekonomi sudah dilakukan pemerintah sejak dua tahun lalu. Sejumlah kereta ekonomi yang dibangun pemerintah sudah diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia sebanyak 10 trainset (40 unit). Kereta ekonomi ber AC tersebut, lanjut Tundjung, jenis kereta rel listrik bekas KFW yang siap dioperasikan di Jabotabek. Juga KA jarak jauh yaitu KA Gajah Wong yang melayani rute Pasar Senen-Lempuyangan Yogyakarta dan KA Bogowonto (Pasar Senen-Kutoarjo-Yogyakarta).Tundjung menyatakan rencana PT KAI untuk menghapus KA ekonomi dan menyediakan kereta satu layanan dengan menggunakan AC ini merupakan rencana yang baik. "Saya mendukung usulan itu dan akan menelaahnya dan mengusulkan ke Menteri Keuangan karena alokasi dana PSO sumber dananya berasal dari mata anggaran Kemenkeu atau bukan mata anggaran 22 Kemenhub," kata Tundjung. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel