Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kinerja belanja modal pemerintah melambat

JAKARTA: Kinerja penyerapan belanja modal pemerintah pusat per 7 November melambat menjadi 40,7% dari capaian periode sama tahun sebelumnya, 43,7%.Perlambatan ini pararel dengan kontribusi belanja pemerintah terhadap laju perekonomian RI sepanjang tiga
- Bisnis.com 14 November 2011  |  17:52 WIB

JAKARTA: Kinerja penyerapan belanja modal pemerintah pusat per 7 November melambat menjadi 40,7% dari capaian periode sama tahun sebelumnya, 43,7%.Perlambatan ini pararel dengan kontribusi belanja pemerintah terhadap laju perekonomian RI sepanjang tiga kuartal pertama tahun ini, yang hanya tumbuh 3,3% menjadi 0,2%.Pertumbuhan dan kontribusi itu, seperti dirilis Badan Pusat Statistik pekan lalu, adalah yang terendah dari capaian 'mesin ekonomi' lainnya, yakni belanja domestik, ekspor, dan investasi.Belanja modal adalah jenis belanja yang memiliki dampak paling besar dalam menstimulasi perekonomian dibandingkan dengan jenis belanja lain seperti belanja barang atau pegawai.Adapun, realisasi belanja barang per 7 November mencapai 53,1%, dan belanja pegawai 83,3%. Dengan demikian, total realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai 65,5%."Soalnya ada pada realisasi belanja modal tanah dan bangunan," kata Dirjen Perbendarahaan Negara Agus Suprijanto di Jakarta, hari ini.Dia berpendapat realisasi belanja modal rendah lebih karena sistem pengadaan barang dan jasa dan sistem pembebasan tanahnya."Semua orang tahu [aturan] pengadaan tanah sampai hari ini belum tuntas, dan dalam aturan pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung hanya [di bawah ] Rp100 juta."Memerinci argumentasinya, Agus mengatakan, rendahnya belanja modal untuk bangunan dan gedung terkait dengan satu instruksi presiden.Instruksi itu memerintahkan agar kementerian dan lembaga pemerintah pusat membatasi pembangunan gedung baru. Hal lain adalah masalah pembebesan lahan yang alot"Sampai 7 November itu belanja modal tanah baru 26,9% dari pagu Rp 4,4 triliun, sedangkan belanja gedung dan bangunan 35,8% dari pagu Rp24,6 triliun," katanya.Defisit menyempitSementara itu, Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, memprediksi realisasi defisit tahun ini lebih rendah dari sasaran Rp150,83 triliun atau setara 2,1% dari PDB.Pasalnya,  penyerapan belanja diperkirakan tidak mencapai pagu, sementara di sisi lain realisasi penerimaan negara semakin mendekati target APBN-P 2011.Bahkan untuk penerimaan cukai dan perdagangan internasional atau bea masuk per 30 Oktober sudah melampaui target."Belanja kemungkinan di bawah pagu karena ada efisiensi dan ada yang tidak terserap. Defisit tahun ini diperkirakan di bawah [sasaran]," tulisnya dalam pesan singkat, hari ini.Agus menambahkan posisi APBNP 2011 per 7 November masih surplus Rp9,19 triliun atau minus 6,1% dari target defisit.Surplus tercipta karena realisasi belanja baru Rp912,08 triliun atau 69,1% dari pagu, tak sebanding dengan penerimaan negara dan hibah yang telah mencapai 78,7% dari target."Dari tahun ke tahun itu pola anggaran seperti ini. Selalu dari awal tahun, Januari masih rendah sekali. Mulai naik di Februari atau Maret," katanya."Mei sekitar 20%, Agustus sekitar 40%, Oktober 60%, November naik 70% dan Desember itu 90% lebih. Pola ini dari 2008 bahkan tahun sebelumnya," katanya beralasan.Menurut Agus, apabila realisasi belanja per 31 Desember 2010 bisa mencapai 94,27% dan pendapatan 102,5%, maka tahun ini realisasinya akan lebih tinggi lagi.Dia optimistis target penerimaan negara dan hibah akan sepenuhnya terealisasi, sedangkan belanja negara kemungkinan sedikit di atas 95% dari pagu Rp1.320,75 triliun. (Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top