BI/dotcom
4/2/2011
Oleh Achmad Aris (aca)
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam menggenjot ekonomi daerahnya guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang tinggi dan berkualitas.
Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan pemerintah telah menyusun masterplan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. "Setelah di lunching [Senin], akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih intensif antara pemerintah dan swasta untuk sama-sama merumuskan masterplan percepatan dan perluasan ekonomi," katanya di Jakarta akhir pekan lalu.
Masterplan atau roadmap ekonomi nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional hingga 2025. Dalam konsep ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi berbasis wilayah.
Dalam masterplan ini, menurutnya, peran daerah sangat penting dan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan berbasis wilayah (koridor ekonomi. Daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai nilai tambah sehingga tercipta semacam produk unggulan dari daerah tersebut. "Yang namanya pembangunan wilayan, pemda memiliki peran penting," tegasnya.
Meski sudah menyiapkan masterpalannya, Lukita masih belum bisa menjelaskan perihal kebutuhan investasi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. "Belum tahu karena pembahasan masih terus dilakukan," ujarnya.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy Priatna menambahkan masterplan pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan pembangunan koridor ekonomi.
Mudah-mudahan cepat, kabarnya bisa selesai setahun atau paling lambat akhir 2012. Enam koridor ekonomi termasuk di dalam masterplan tersebut, katanya.
Selain konsep enam koridor ekonomi, terang Dedy, konsep-konsep pembangunan wilayah yang lain juga masuk dalam masterplan ekonomi nasional yaitu konsep kawasan ekonomi khusus (KEK), cluster industry, dan domestik connectivity. Ini semua agar tidak memberatkan dan terpusat di Ibukota saja. Kalau untuk koridor ekonomi, yang prioritas adalah metropolitan priority area [MPA] di mana Indonesia sudah dapat bantuan dari Jepang, terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
