Ketua Badan Jaringan Nasional Pendukung UKM Ferry D. Latief menilai selama ini penyaluran KUR tidak pernah dimonitoring dan sievaluasi tingkat ketepatan sasarannya serta efektivitas dari pembiayaan dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Penyaluran kredit yang dijamin pemerintah itu masih sebatas evaluasi pencapaian target tanpa memperhatikan tingkat pengawasan dalam realisasinya di lapangan.
Penyaluran KUR seperti semua program kerja pemerintah selalu tidak fokus pada sasaran yang akan dicapai sehingga semuanya hanya berdasarkan ukuran proyek. Seharusnya penyaluran KUR bisa dievaluasi tingkat keberhasilannya dalam menumbuhkan usaha mikro, ujarnya hari ini.
Menurut Ferry arah kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR memang sudah tepat untuk terus dilanjutkan, tetapi pemerintah pada tahun ini harus lebih meningkatkan aspek kualitas program tersebut.
Tingkat keberhasilan KUR bisa diukur dengan mengadakan monitoring dan evaluasi efektivitas penyalurannya terhadap sejumlah pelaku usaha mikro di daerah agar tepat sasaran dan terutama membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
Program KUR memang diprioritaskan bagi usaha mikro, tetapi kalau ternyata penyalurannya lebih banyak ke usaha kecil menengah tentu program menjadi kurang efektif dan harus ditingkatkan aspek pengawasanya pada tahun ini.
Berdasarkan rencana program kerja Kementerian Koperasi dan UKM, penyaluran KUR ditargetkan Rp20 triliun setiap tahunnya yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan bank penyalur lebih banyak terutama menggandeng seluruh bank pembangunan daerah.
Ferry menambahkan pemerintah juga harus memperbesar dana penjaminan untuk program KUR agar daya jangkaunya bisa semakin luas dan bisa lebih mudah diakses oleh usaha mikro yang jumlahnya mencapai 50,7 juta pelaku usaha tersebar di pelosok daerah. (ra)
