Anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo mengatakan peran pemerintah dalam mengendalikan harga pangan sangat minimalis padahal fluktuasi harga pangan menjadi variabel yang signifikan dalam membentuk besaran inflasi.
"Pemerintah sebagai regulator tidak menjalankan fungsinya dalam mengendalikan harga, khususnya harga kebutuhan pokok rakyat. Sang regulator justru lebih mengandalkan peran Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi," katanya kepada Bisnis hari ini.
Akibat rendahnya efektivitas strategi pengendalian harga pangan tersebut, dia memperkirakan besaran inflasi tahun ini akan melampaui target inflasi APBN-P 2010 yang dipatok 5,3%. "Soalnya, akibat lonjakan harga bahan pangan sepanjang November-Desember 2010, besaran inflasi tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 6,5 persen," jelasnya.
Padahal, sambungnya, seandainya pemerintah fokus dan konsisten dengan target inflasinya maka intervensi pasar mestinya menjadi instrumen permanen yang boleh dan bisa digunakan pemerintah setiap saat manakala keadaan mengharuskan. "Menurut persepsi saya, intervensi pemerintah ke pasar kebutuhan pokok rakyat sama dan sederajat dengan langkah BI mengintervensi pasar uang demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," katanya.
Menurutnya, intervensi pasar tidak terbatas pada kebijakan operasi pasar (OP) semata melainkan lebih dari itu yaitu pemerintah harus berani dan mau mengatur para pemain besar di pasar kebutuhan pokok rakyat, termasuk memerangi para spekulan yang kerjanya hanya menggoreng harga beras dan minyak goreng saat stok di dalam negeri minim. (msw)