Dirjen Industri Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya untuk mencapai kemandirian produksi petrokimia nasional, dari hulu hingga hilir. Dalam kaitan itu, katanya, pemerintah melihat kemungkinan untuk melakukan diversifikasi bahan baku, dari semula yang mengandalkan minyak ke bahan baku lainnya, seperti batu bara dan gas.
Bahkan, tuturnya, pemerintah sedang memfasilitasi rencana investasi beberapa perusahaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Beberapa perusahaan itu meliputi Suid Afrikaanse Steenkool en Olie (Sasol), Siemens AG, dan juga British Gas Lurgi.
Mereka tertarik untuk investasi pabrik coal to olefin. Seperti Sasol, selain akan membuat BBM juga akan buat olefin dari batu bara. Yang mereka butuhkan batu bara muda dan sekarang mereka mencari mitra produsen batu bara di dalam negeri, tuturya hari ini.
Wacana pengalihan bahan baku dari minyak mentah ke gas dan batu bara muncul seiring dengan peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia. Saat ini, harga minyak mentah telah bertengger di posisi US$90 per barel, bahkan untuk pengiriman periode Februari 2011 mencapai US$94 per barel.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPlas) Fajar AD Budiyono mengatakan untuk mengantisipasi pergerakan harga minyak mentah Fajar menginformasikan pemerintah telah menyusun rencana bisnis pengembangan klaster industri petrokimia di Kalimantan Timur dengan konsep pengalihan bahan baku dari berbasis minyak mentah menjadi batu bara atau gas. Dia mengatakan batu bara dan gas lebih efisien untuk memproduksi olefin (etilena dan PE) dibandingkan dengan minyak yang harganya cenderung naik.
Saat ini, tuturnya, telah ada perusahaan dalam negeri dan asing yang menjajaki kerja sama konversi batu bara ke olefin yang diperkirakan akan berlokasi di Kutai Kartanegara.
Tadinya mau buat klaster kilang, tetapi ternyata lebih efisien apabila menggunakan gas atau batu bara ke methanol dengan produk akhir olefin. Sekarang pembasan bisnis dilakukan dan diharapkan tahun depan kerja sama bisa direalisasikan, ungkap Fajar tanpa menyebutkan detail perusahaan yang akan terlibat.
Sementara itu, Panggah Susanto juga mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan penetapan 20 SNI untuk produk petrokimia hilir, seperti cast polypropylene film (CPP film), karung, terpal, dan flexible packaging lainnya. Menurut dia, penetapan SNI itu sebagai salah satu senjata pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor.
Pembahasan SNI di panitia teknis sudah dan setelah itu akan diusulkan ke Pusat Standardisasi lalu ke BSN [Badan Sertifikasi Nasional]. Tetapi kemungkinan tidak semua produk itu akan dikenakan SNI wajib, sebagian mungkin sukarela, ujarnya tanpa merinci produk-produk yang dimaksud.
Ke depan, tuturnya, pemerintah juga segera memproses SNI untuk produk hulu petrokimia. Berbeda dengan produk hilir, tuturnya, untuk di sisi hulu pemerintah akan menetapkan sekitar 80% diantaranya sebagai SNI wajib.
Kalau hulu sebagian besar atau minimal 80% akan dijadikan SNI wajib, kalau perlu semuanya, tuturnya.
Berdasarkan data INAPlas, untuk mencukupi kebutuhannya pabrik olefin selama ini mengimpor sebanyak 1,7 juta ton nafta per tahun. Selain impor nafta, industri petrokimia nasional juga mengimpor produk intermedia, seperti polipropilena dan polietilena.
Tahun depan, impor produk intermedia bahan baku plastik diperkirakan akan mencapai US$1 miliar. Adapun, impor produk plastik hilir diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
