Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Dedi M. Masykur Riyadi mengungkapkan sebagai pihak yang ditunjuk sebagai ketua pokja dampak sosial ekonomi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, Bappenas tengah melakukan kajian terkait dampak langsung maupun turunan dari kebijakan tersebut.
"Tentunya dampak turunannya yang akan besar karena pengaruhnya ke inflasi," katanya saat ditemui di kantornya hari ini.
Belajar dari pengalaman, tuturnya, menunjukkan segala kebijakan pemerintah terkait BBM akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi 2006 sempat menurun menjadi 5,5% dari tahun sebelumnya sebesar 5,7%, akibat kebijakan menaikkan harga BBM yang ditempuh pemerintah pada 2005.
Di sisi lain, kebijakan terkait BBM juga menyebabkan jumlah penduduk kemiskinan meningkat dari 16,0% pada 2005 menjadi 17,7% pada 2006. "Dampaknya memang besar kalau kenaikan dilakukan menyeluruh. Makanya tahun depan dicoba untuk dibatasi," ujarnya.
Dengan kebijakan pembatasan tersebut, Dedi berharap dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tidak sebesar kebijakan menaikkan harga BBM secara menyeluruh.
Institute for Development of Economics and Finance Indonesia dalam buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011 menilai kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bukan solusi yang tepat karena secara teknis sangat sulit diterapkan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai rentan menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu memicu moral hazard di masyarakat.
Menurut Indef, skema yang ideal dalam pengurangan subsidi BBM adalah melalui kenaikan harga BBM secara gradual serta terencana dengan time frame yang jelas, pasti, dan transparan. Cara lain yang dinilai juga efektif menurunkan tingkat konsumsi BBM adalah dengan cara mengembangkan transportasi massal, mengatasi kemacetan lalu lintas, dan melakukan pembatasan penambahan jumlah kendaraan bermotor.
