Pemerintah banyak hambat dunia usaha

JAKARTA: Asosiasi pengusaha berharap kabinet SBY dapat mementingkan persoalan ekonomi pada 2011 agar dapat memenuhi janji, termasuk memecahkan persoalan yang mampat.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah
Yusuf Waluyo Jati | 21 Desember 2010 04:42 WIB

JAKARTA: Asosiasi pengusaha berharap kabinet SBY dapat mementingkan persoalan ekonomi pada 2011 agar dapat memenuhi janji, termasuk memecahkan persoalan yang mampat.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah kurang bekerja sama dengan pengusaha, bahkan banyak menghambat kegiatan usaha sehingga tidak membantu kemajuan roda perekonomian sehingga menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara Asean lain."Kita harus berterima kasih kepada pengusaha, diganggu seperti apapun oleh pemerintah, pengusaha tetap bersusah payah membangun perekonomian. Sekarang tinggal pengusaha yang jadi lokomotif. Pemerintah ini lebih banyak mengganggu. Habis waktu dengan politik satu tahun terakhir ini," ungkap Sofjan saat konferensi pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, kemarin.Menurut dia, pemerintah dan pengusaha harus bekerja sama untuk mengejar ketertinggalan sehingga pada 2011 dapat mempercepat pembangunan dan mencapai target pertumbuhan 6%. "Saat ini pemerintah teken budget yang sudah disetujui saja tidak bisa, terutama budget pembangunan. Walaupun pemerintah bikin target [pertumbuhan] 6,4%-6,5% saya ragukan bisa atau tidaknya kecuali pemerintah dapat memenuhi lima persoalan utama," kata Sofjan.Menurut dia, sebanyak lima persoalan utama tersebut adalah juga merupakan rencana 2011 yang sudah dicanangkan oleh Apindo. Antara lain legal certainty dan keamanan, masalah infrastruktur, perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, persoalan tanah dan tata ruang, birokrasi terkait koordinasi antara pusat dan daerah."Kami tidak meminta hal yang baru, kelima hal ini hanyalah menagih janji pemerintah yang diucapkan SBY saat pelantikan kedua kalinya, misalnya, dia bilang ingin debottle necking, tetapi justru malah semakin banyak persoalan yang bottle neck," kata Sofjan.Sofjan menerangkan saat ini pengusaha serta investor asing mulai mengkhawatirkan faktor keamanan, terkait banyaknya demonstrasi. Hal itu juga berkaitan dengan persoalan tanah dan tata ruang yang tidak juga selesai, sehingga mempersulit investasi di bidang sawit dan tanaman hasil hutan industri.Persoalan lain adalah masalah infrastruktur. Persoalan listrik, gas, jalan, serta pelabuhan yang tak kunjung selesai menyebabkan logistic cost meningkat sampai 15% dari cost production tiap unit. Padahal, menurut Sofjan, China mengincar Indonesia untuk membuang barangnya yang overproduction.Oleh sebab itu, industri semakin sulit berkembang karena pasar semakin dipenuhi barang China dengan harga yang bersaing. "Saya khawatir pengusaha jadi berpikir lebih baik mengimpor saja karena lebih menguntungkan," ujarnya.Selain itu, sengketa hak penentuan upah minimum antara kepala daerah dengan dewan pengupahan harus segera ditemukan jalan keluarnya karena ketidakjelasan peningkatan upah membuat investor berpikir ulang."Presiden tidak perlu membuat terlalu banyak tim untuk menjalankan hal tersebut. Jalankan saja apa yang dijanjikan. Kita membutuhkan leadership dari presiden. Saat ini kita masih bisa menjual kekayaan alam kita, tetapi sampai kapan kita bisa bertahan?" tutur Sofjan.Dia juga mengatakan jika pemerintah mengharapkan pertumbuhan sebesar 7% pada 2014, maka kelima persoalan harus dihilangkan agar dapat meraih investasi sebesar US$60 miliar per tahun, bukan US$20 miliar. Sementara itu, pemerintah juga dianggap perlu melibatkan pengusaha ketika melakukan perjanjian perdagangan bebas baik dalam level regional maupun bilateral karena pengusaha adalah pihak yang paling cepat terkena dampak perdagangan bebas."Kembali di sini kami menggugat pemerintah untuk segera memiliki policy untuk perdagangan internasional sehingga pada saat melakukan negosiasi perdagangan internasional dapat memiliki strategi yang jelas agar semua dapat menikmati manfaatnya," Shinta Widjaja Kamdani Ketua Pengurus Harian Apindo.Shinta mengatakan tahun depan merupakan momentum bagi pemerintah untuk memfasilitasi pengusaha serta menekan persoalan yang ada agar dapat meningkatkan daya saing karena pada saat itu Indonesia menjadi pemimpin Asean.Selain itu, pemerintah juga harus berfokus menghalau masuknya produk impor ilegal agar untuk melindungi konsumen serta produk lokal. Terlebih saat ini banyak produk ilegal dari sektor makanan dan minuman, farmasi, jamu, serta kosmetik yang masuk ke Indonesia. (msw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top