Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur selama masa periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dody menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.
“Tantangan pembiayaan infrastruktur masih akan berlanjut, proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025 – 2029 mencapai Rp 1.905 triliun,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (4/6/2025).
Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdapat selisih kebutuhan pendanaan atau funding gap pembiayaan infrastruktur sebesar Rp753,11 triliun.
Dody merinci, APBN dan APBD hanya sanggup melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan modal Rp1.152 triliun.
“Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun. Oleh karena itu, selain KPBU kita semua harus terus mengembangkan skema-skema inovatif untuk menutup funding gap tersebut,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam rinciannya, APBN hanya mampu mendanai sebesar 35,63% dari total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur atau senilai Rp678,9 triliun, sedangkan APBD hanya mampu membiayai sebesar 24,87% atau sekitar Rp473,28 triliun.
Dody menjelaskan, bakal menggandeng swasta untuk memenuhi kebutuhan funding gap infrastruktur mencapai Rp753,11 triliun. Salah satunya, bakal dikebut realisasinya lewat kerja sama investasi menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Meski demikian, tambah Dody, rencana menjaring investasi KPBU itu tidaklah mudah. Pasalnya, dia menyebut mendapat kabar bahwa banyak investor yang kapok terlibat proyek duet dengan pemerintah.
Atas dasar hal itu, dia menyebut pihaknya bakal segera merumuskan regulasi baru untuk mendukung ekosistem investasi pada sektor infrastruktur.
“Swasta agak kapok bermain KPBU, jadi mungkin itu suatu hal yang kita bisa diskusikan, kapoknya di mana, terus apa yang kita bisa support, karena kami kan cuma policy maker,” pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
