Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan alias 2026.
Kepastian itu Sri Mulyani sampaikan usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025).
"Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan," ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.
Dia menjelaskan pihaknya punya dua bulan untuk menyusun anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Menurutnya, RAPBN 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi anggaran kementerian/lembaga tahun ini.
"Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," ungkap Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menjelaskan nantinya APBN 2026 disusun dengan mengacu Asta Cita atau delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi anggaran sendiri merupakan perintah Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam Inpres pertamanya itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam KEM-PPKF 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%–5,8%
- Inflasi: 1,5%–3,5%
- Nilai Tukar: Rp16.500–16.900 per dolar AS
- Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6%–7,2%
- Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP: US$60–80 per barel
- Lifting Minyak: 600–605 ribu barel per hari
- Lifting Gas: 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari
