Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait rencana pembentukan satuan tugas atau Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga kuota impor.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pembentukan Satgas Deregulasi Ekonomi, termasuk dalam hal evaluasi.
“Nanti kalau sudah dibentuk Satgas-nya baru kita ketemu, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa. Jadi kita nunggu dulu,” kata Budi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Namun, dia menyampaikan bahwa saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyusun daftar anggota Satgas Deregulasi Ekonomi, termasuk yang akan menahkodainya.
“Lagi disusun di Kemenko Perekonomian, kami juga menunggu. Secepatnya sih kayaknya [Satgas Deregulasi Ekonomi terbentuk],” ujarnya.
Untuk itu, Budi menjelaskan bahwa konsep dari Satgas Deregulasi Ekonomi baru akan terlihat saat anggota sudah terbentuk.
Baca Juga
“Nanti kita akan ketemu dulu ya dengan kementerian/lembaga setelah Satgasnya terbentuk, kemudian evaluasinya seperti apa,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Menko Airlangga menyampaikan Satgas Deregulasi ini akan dibentuk bersama dengan Satgas PHK.
“Ini kita sedang dimatangkan. Jadi ini semua berjalan secara paralel,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Dengan temuan Satgas tersebut, Airlangga berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa mengeluarkan paket-paket kebijakan. Nantinya, pemerintah terlibat dahulu memprioritaskan paket kebijakan yang lebih mudah.
“Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” terangnya.
Untuk diketahui, dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.
Salah satunya adalah menghilangkan kuota impor, terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” kata Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara RI itu juga memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis.
Dia menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” tutupnya.
