Bisnis.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkap pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Hashim menjelaskan, rencana itu muncul guna mendukung pasokan listrik RI. Dalam 5 tahun mendatang pemerintah mencanangkan untuk mendapat pasokan listrik mencapai 103 gigawatt (GW).
“Maka kemarin pembicaraan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo [Presiden Prabowo Subianto] dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus,” jelas Hashim dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).
Hashim menjelaskan, rencananya PLTN itu bakal memasok sebanyak 4,3 GW listrik. Namun demikian, saat ini rencana tersebut masih terus dalam tahap pembicaraan.
Untuk memenuhi target mendapat pasokan listrik hingga 103 GW, nantinya pemerintah juga membidik sebesar 75 GW bakal berasal dari energi bersih, 4,3 GW berasal dari PLTN, dan terakhir sebesar 20 GW berasal dari gas.
“Jadi ini kita harapkan dari pelaku-pelaku seperti BP, Exxon, mudah-mudahan dari Jepang, Inpex, dan lain-lain bisa menghasilkan. Kalau tidak salah ENI dari Itali, dari Mubadala, Mubadala Energy [juga ikut berkontribusi]. Jadi ini 103 gigawatt [tercapai],” pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemerintah memang tengah menggodok pembangunan PLTN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) malah mempercepat target pembangunan PLTN dari sebelumnya 2032 menjadi 2029.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, percepatan itu dilakukan seiring dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.
Dia menuturkan, angka tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029. Adapun, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032," kata Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2025).
