Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai BPI Danantara harus bisa membawa industri Indonesia ke pasar internasional, apabila ingin dianggap berhasil.
Didik mengingatkan bahwa Danantara mengelola dana tujuh BUMN besar seperti BNI hingga BRI. Tanpa Danantara, sambungnya, BNI dan BRI juga sudah banyak menanamkan modal ke industri domestik.
Kendati demikian, nyatanya kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus menurun dalam puluhan tahun terakhir. Dalam catatan Indef, manufaktur sempat berkontribusi hingga 32% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2002.
20 tahun setelahnya atau tepatnya pada 2022, kontribusi manufaktur tinggal 18% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Artinya, ada penurunan hingga 14%.
Sejalan dengan itu, Indonesia masih mengekspor 54,2% komoditas mentah sepanjang 2019—2021. Artinya, belum terjadi industrialisasi di dalam negeri sehingga Indonesia tidak bisa mengekspor barang jadi.
Oleh sebab itu, Didik menekankan Danantara punya tugas berat. Dalam hitungannya, jika ingin ekonomi tumbuh 8% seperti target Presiden Prabowo Subianto maka industri/manufaktur harus tumbuh 10% per tahunnya.
Baca Juga
"Kalau pertumbuhan industri seperti sekarang 3% sampai 4%, industrinya terus turun, nanti ekspornya bahan mentah semua, tak ada guna Danantara itu," jelas Didik dalam diskusi daring Indef, Senin (24/2/2025).
Oleh sebab itu, dia meyakini tugas utama Danantara harus menggeliatkan kembali industri Tanah Air. Dengan demikian, terjadi industrialisasi.
Industri Tanah Air pun bisa melebarkan pasarnya, tidak sekadar domestik namun juga internasional. Didik meyakini jika pasar industri nasional semakin melebar maka investor asing dengan sendiri akan berdatangan.
"Kalau Danantara bisa mendorong kita bersaing di internasional, itu berhasil. Kalau ekspornya naik, banyak kegiatan produksi, investasi asing juga masuk dan kita dipercayai, Danantara berhasil," ujarnya.
Hanya saja, lanjutnya, Danantara tidak bisa bekerja sendiri. Menurutnya, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur yang memadai seperti memperbaiki tata kelola di pelabuhan, Bea Cukai, hingga pengembangan kredit ekspor.
Sebelumnya, Prabowo resmi mengumumkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar akan dikelola melalui lembaga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Dalam acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan itu, Prabowo menyatakan bahwa ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.
"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.
Berikut 7 BUMN yang Dikelola Danantara:
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2. PT Pertamina (Persero)
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)
4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)
7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
