Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, seiring adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri elektronik.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ketiga menteri tersebut harus bekerja secara maksimal untuk menggenjot daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan hingga ratusan ribu buruh.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah menempati posisi yang sama sejak 2019 atau pada saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin.
Sementara itu, posisi Menteri Ketenagakerjaan saat ini diemban oleh Yassierli sejak Oktober 2024 atau pada saat dimulainya pemerintahan Prabowo.
Desakan itu disampaikan kalangan buruh usai PT Sanken Indonesia memastikan sekitar 400-an buruh akan di PHK pada Juni 2025. Penyebabnya, perusahaan tak lagi beroperasi di Indonesia dan kembali beroperasi di Jepang.
Baca Juga
Iqbal menyebut, perusahaan elektronik itu sudah lebih dulu mem-PHK 500 pekerja. Dengan demikian, kata dia, tutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 900 orang buruh kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini lanjut dia, tentu akan menambah angka pengangguran di Tanah Air. Mengingat, sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK massal di 2024.
Said juga mengingatkan, di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lainnya yaitu PT Yamaha Music Indonesia telah merumahkan 400 orang buruh di Cibitung, Bekasi dan 700 orang buruh di Jakarta. Dengan demikian, total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah dirumahkan mencapai 1.100 orang pada awal 2025.
Dia mengungkap, PHK massal di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian di relokasi ke China.
“Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah agar segera mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang 2024.
“Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” pungkasnya.
