Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS.
Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.
Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.
“Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).
Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.
Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.
Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain.
AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.
Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.
Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.
Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.
Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.
Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
