Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan penerimaan negara sebesar US$90 miliar atau sekitar Rp1.464,75 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.275 per dolar AS) per tahun. Pengamat pajak menilai target tersebut kurang realistis.
Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Pemerintah sendiri sudah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025.
Jika merujuk pada realisasi APBN 2024 maka pemerintah butuh tambahan penerimaan pajak sebesar Rp256,9 triliun pada tahun ini. Fajry meyakini pemerintah sudah punya tugas berat merealisasikan penambahan Rp256,9 triliun itu.
Oleh sebab itu, dia meyakini pemerintah perlu bekerja ekstra keras apabila ingin menambah penerimaan negara hingga Rp1.464,75 triliun per tahun.
Hanya saja, Fajry mewanti-wanti agar cara pemerintah menambah penerimaan negara hingga Rp1.464,75 triliun setiap tahunnya itu tidak melalui cara instan seperti pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Saya menolak ide pengampunan pajak, apalagi dijadikan kedok untuk melakukan pengampunan bagi para pelaku usaha ilegal termasuk koruptor. Tidak hanya merusak sektor pajak, tapi juga sektor hukum," ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).
Baca Juga
Dia pun mendorong agar pemerintah memilih jalan panjang daripada jalan pintas. Apalagi, sambungnya, pemerintah ingin menambah penerimaan negara dengan memajaki aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy.
Menurutnya, selama ini pemerintah kesulitan memajaki aktivitas shadow economy karena tidak adanya kepercayaan dari pelaku usaha itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan agar pajak yang dibayar masyarakat bisa dirasakan manfaatnya.
"Orang bayar pajak itukan untuk mendapatkan timbal balik terhadap pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Baik itu untuk keamanan, perlindungan, infrastruktur, dan sebagainya," jelas Fajry.
Sebagai informasi, shadow economy sendiri merujuk pada aktivitas perekonomian yang berlangsung di luar pengawasan atau regulasi pemerintah sehingga tidak bisa dipajaki. Contohnya pekerjaan informal, penghindaran pajak, hingga pasar gelap/bisnis ilegal.
Sementara itu, target tambahan penerimaan negara sebesar US$90 miliar atau sekitar Rp1.464,75 triliun per tahun disampaikan oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ketika menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).
Hashim menjelaskan bahwa persentase penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara besar yaitu sekitar 12,2%.
Dia pun membandingkan Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam. Menurutnya, persentase penerimaan negara terhadap PDB Kamboja mencapai 18% sementara Vietnam mencapai 23%.
"Jadi, pemerintah akan segera memulai program untuk meningkatkan penerimaan negara dan target kami adalah [seperti] Kamboja dan akhirnya Vietnam," jelas Hashim.
Pendiri Arsari Group itu mengungkapkan caranya yaitu dengan memajaki ekonomi bayang alias shadow economy. Dia mengungkap bahwa PDB Indonesia saat mencapai sekitar US$1,5 triliun.
Hashim pun mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB. Oleh sebab itu, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis.
Dia mengungkapkan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan dengan bantuan teknologi terbaru berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga pemantauan elektronik yang terus ditingkatkan.
"Jadi untuk memberi Anda contoh, 6% dari US$1,5 triliun adalah US$90 miliar tambahan setiap tahun. Itu adalah target Presiden Prabowo, untuk meningkatkan pendapatan kita sebesar US$90 miliar setahun selama beberapa tahun ke depan dan kami optimis," tutup Hashim.
