Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota Komisi XI DPR yang menjadi mitra Kementerian Keuangan mendukung rencana efisiensi anggaran di lembaga yang menjadi bendahara negara itu sebesar Rp8,99 triliun.
Fathi, Fraksi Partai Demokrat menyebut efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp8,99 triliun akan memacu kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu menjadi lebih produktif. Hal ini disampaikan Fathi dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2/2025).
“Kami menyetujui efisiensi anggaran ini karena dapat mendorong budaya baru dalam dunia kerja yang lebih efektif dan efisien,” ujar Fathi.
Dia menyatakan Fraksi Demokrasi berharap efisien anggaran dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mengelola keuangan negara tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Dia menambahkan efisiensi ini harus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Efisiensi ini harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak menghambat program prioritas,” tutup Fathi.
Pernyataan serupa disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Yuliani Paris. Secara spesifik ia meminta agar budaya efisensi anggaran tetap berlanjut untuk tahun depan meski tidak ada instruksi dari kepala negara dan pemerintah.
Baca Juga
"Tahun ini adalah tahun di mana kita sedang berupaya merubah budaya organisasi birokrasi itu sendiri. Ini simulasinya, mudah-mudahan 2026 lebih efisien dengan catatan performa layanan publik tetap tercapai," kata Yuliani pada kesempatan yang sama.
Sementara itu, Sri Mulyani memaparkan pemotongan anggaran kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp8,99 triliun setara 17% dari pagu anggaran awal 2025 yaitu Rp53,19 triliun. Dengan demikian, kini anggaran Kementerian Keuangan tersisa Rp44,2 triliun.
Sri Mulyani memaparkan penghematan utamanya dilakukan terhadap lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.
Secara perinci, efisiensi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen (Dukman) senilai Rp8,05 triliun dari total pagu senilai Rp50,46 triliun. Artinya, alokasi setelah efisiensi untuk program Dukman tersisa Rp42,41 triliun.
Program Kebijakan Fiskal susut Rp47,35 miliar menjadi Rp11,84 miliar. Kemudian program Pengelolaan Penerimaan Negara susut Rp716 miliar menjadi Rp1,67 triliun.
Selain itu, program Pengelolaan Belanja Negara susut cukup dalam dari Rp45,45 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar.
Terakhir, efisiensi dilakukan terhadap program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko senilai Rp137,78 miliar menjadi hanya Rp100,35 milliar.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp8,99 triliun tersebut.
