Bisnis.com, JAKARTA — Efisiensi yang tengah pemerintah lakukan untuk setiap Kementerian/Lembaga termasuk menyentuh item bantuan sosial berupa beasiswa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam materi paparan milik Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang viral di media sosial X oleh akun bernama @ardisatriawan, terdapat dua halaman materi yang terpantau tidak dipaparkan oleh Mendiktisaintek dalam rapat bersama DPR.
Untuk diketahui, Kemendiktisaintek memang melakukan Rapat Kerja Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025), terkait efisiensi anggaran.
Melihat isi paparan tersebut, tercantum Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melakukan efisiensi terhadap bantuan sosial berupa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar 9% atau senilai Rp1,31 triliun.
Sementara saat ini, terdapat sekitar 1,04 juta mahasiswa penerima manfaat KIP-K. Kemendiktisaintek melihat adanya potensi masyarakat penerima bantuan tersebut terancam putus kuliah akibat efisiensi yang dilakukan.
Bahkan dengan pengurangan anggaran tersebut, Kemendiktisaintek terancam tidak dapat menyalurkan KIP-K untuk 663.821 dari 844.174 mahasiswa on-going.
Baca Juga
Bukan hanya KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dengan pagu awal Rp194,7 miliar juga mengalami efisiensi sebesar 10% atau Rp19,47 miliar.
“Masyarakat penerima BPI: Sebanyak 12 orang penerima BPI LN Program S3 Perguruan Tinggi Akademik dari total 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan [berpotensi terlantar di luar negeri],” tulis paparan tersebut.
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), yang memiliki pagu awal Rp213,73 miliar, juga terpangkas Rp21,37 miliar oleh DJA. Kemendiktisaintek mengkhawatirkan jika anggaran berkurang, maka akan menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk yang berada di wilayah 3T dan Papua.
Adapun dalam paparan Rancangan Perubahan Anggaran Kemendiktisaintek 2025 yang disiarkan langsung dalam YouTube TVR Parlemen, Mendiktisaintek Satryo menegaskan bahwa menurut ketentuan, item gaji, tunjangan pegawai, tunjangan dosen, dan beasiswa tidak terkena efisiensi.
Meski DJA melakukan efisiensi terhadap tunjangan dosen non-PNS dan bantuan sosial, Satryo mengusulkan agar anggaran dikembalikan ke pagu awal.
“Bantuan sosial beasiswa, ada KIP Kuliah, pagu awalnya Rp14,69 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran Rp1,31 triliun, kami usulkan kembali supaya tetap dalam pagu semula, karena ini masuk kategori yang tidak kena efisiensi,” jelasnya.
Pada akhirnya, dalam kesimpulan rapat yang berlangsung hampir 2 jam 40 menit, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyampaikan pihaknya memahami usulan efisiensi versi Kemendiktisaintek tersebut.
Pihaknya menyetujui bahwa tunjangan dosen non-PNS, bantuan sosial berupa beasiswa seperti KIP-K, BPI, Beasiswa ADik, Beasiswa KNB, serta beasiswa dosen dan tendik di dalam dan luar negeri tidak terkena efisiensi.
“Alokasi anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS, beasiswa seperti KIP-K, ADik, BPI, KNB, dan beasiswa untuk dosen dan tendik dalam dan luar negeri, dikembalikan dan harus disesuaikan dengan Inpres No. 1/2025, di mana belanja pegawai dan belanja sosial tidak dilakukan efisiensi,” tuturnya.
