Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen/IHK Januari 2025 mencatatkan rekor baru, baik secara bulanan dan tahunan, yang sama-sama lebih rendah dari pola tahun-tahun sebelumnya.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan IHK pada Januari 2025 mengalami inflasi secara tahunan atau year on year (YoY) sebesar 0,76%. Capaian tersebut bahkan lebih rendah dari target pemerintah bersama Bank Indonesia yang berada di rentang 1,5% hingga 3,5%.
“Inflasi YoY Januari ini [2025] terendah sejak Januari tahun 2000,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (3/2/2025).
Dalam data historis BPS, terakhir kali inflasi mencapai titik terendah yakni sebesar 0,35% YoY pada Januari 2000.
Meski rendah, IHK tetap mencatatkan inflasi akibat kelompok kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69% YoY dan memberikan andil sebesar 1,07%.
Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah minyak goreng dan sigaret kretek mesin (SKM) yang masing-masing sebesar 0,14% dan 0,12% terhadap inflasi secara umum.
Rendahnya tingkat inflasi Januari 2025 ini bukan tanpa sebab, Amalia menjelaskan kondisi inflasi tertekan akibat deflasi hingga 9,16% YoY pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Pada Januari 2025.
Utamanya, akibat diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kompensasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Secara bulanan atau month to month (MtM), diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi sebesar 32,03% dengan andil terhadap IHK sebesar 1,47%.
"Deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA di Januari 2025," kata Amalia.
Akibatnya pula, diskon tarif listrik tersebut juga mendorong IHK secara bulanan mencatatkan deflasi ke level 0,76% MtM, lebih dalam dari rentetan deflasi yang terjadi sepanjang Mei hingga September 2024.
Bahkan BPS mencatat bahwa deflasi Januari ini terdalam hampir 26 tahun silam, alias sejak September 1999. Terakhir deflasi yang cukup dalam sebesar 0,93% pada Agustus 1999. Meski demikian, BPS tidak menjelaskan lebih lanjut penyebabnya kala itu.
