Bisnis.com, JAKARTA – Titah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal defisit program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada penyusuan anggaran belanja Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga membenarkan bahwa anggaran OIKN dipangkas sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75% dari total pagu awal sebesar Rp6,39 triliun.
“Ya betul [ada efisiensi anggaran OIKN Rp4,8 triliun],” katanya, Minggu (2/2/2025).
Artinya, usai pemangkasan itu dilakukan pagu anggaran OIKN tercatat hanya tersisa sebesar Rp1,59 triliun.
Padahal, Presiden Prabowo sebelumnya menghendaki IKN untuk dilengkapi dengan kawasan legislatif dan yudikatif. Di mana, Prabowo meminta pembangunan itu untuk dapat rampung pada 2028.
Seiring dengan kabar pemangkasan itu, Danis menyebut usulan tambahan anggaran yang semula disampaikan OIKN untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga hingga saat ini belum ada kejelasan.
Baca Juga
“Usulan tambahan anggaran belum [ada jawaban],” pungkasnya.
Pemangkasan anggaran OIKN ini tampak tiba-tiba. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo disebut sempat menyampaikan komitmennya untuk menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan [pembangunan IKN],” kata Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya, Rabu (22/1/2025).
Basuki mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
Dia menuturkan, dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan target tersebut.
“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya.
