Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari 2025—2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.
Apalagi, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.
“Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatatakan bahwa untuk bangunan yudikatif dan legislatif, sempat ada desain dasar yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Meski begitu, kata Basuki, Prabowo kembali meminta peninjauan ulang kembali terkait desain tersebut.
Oleh sebab itu, Basuki melanjutkan bahwa pihaknya dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang hasilnya nanti bisa diarahkan kepada Prabowo.
Nantinya, Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.
Baca Juga
“Karena kami tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Basuki melanjutkan pembangunan yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang sudah diproses sampai dengan feasibility study akan menyasar pembangunan untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.
Dana dari KPBU, kata Basuki, juga dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW yang baru saja diresmikan oleh Prabowo, Senin (20/1/2025) kemarin.
“Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu. Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU,” pungkas Basuki.
