Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk pagu Januari 2025 berjalan lancar, meski realisasinya baru menyentuh di angka 6%.
Berdasarkan data Perum Bulog per 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 9.917 ton atau tepatnya 6,61% dari target 150.000 ton untuk pagu Januari 2025.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengatakan penyaluran beras SPHP baru berjalan dalam beberapa hari dan dipastikan tidak mengalami kendala di tengah cuaca ekstrem.
“Aman [penyaluran beras SPHP], baru jalan. Ini kan baru berjalan beberapa hari ini. Tidak ada [kendala karena cuaca], lancar insyaallah, baru jalan kan,” kata Rini saat ditemui seusai Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Jika menengok data Perum Bulog, sampai dengan 13 Januari 2025, penyaluran beras SPHP tertinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni mencapai 1.552 ton atau sekitar 4,31%. Ini artinya, sisa pagu Januari di wilayah ini adalah 34.436 ton.
Di sisi lain, Aceh menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran SPHP terendah dengan persentase hanya mencapai di angka 1,21% atau baru 38 ton.
Baca Juga
Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP dengan pagu sebesar 150.000 ton per bulan untuk Januari dan Februari 2025. Total alokasinya adalah 300.000 ton beras SPHP, yang diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasar.
Bulog menyampaikan saluran untuk beras SPHP dilakukan melalui pengecer, Satgas, pemerintah daerah (Pemda) melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM), dan Sinergi BUMN melalui outlet binaan.
Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan bahwa terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, tingginya harga beras SPHP di atas HET ini salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya pendistribusian.
“Untuk daerah-daerah dengan harga beras yang cukup tinggi di atas HET, itu memang daerah-daerah yang biasanya memiliki kesulitan infrastuktur dan ongkos untuk mencapai ke sana lebih cukup besar,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Namun demikian, Epi menyatakan bahwa Perum Bulog bekerja sama dengan Dinas Pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sebagaimana yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
