Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis alias MBG dan food estate.
Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program Quick Win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.
"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuman strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).
Pasalnya alokasi Quick Win senilai Rp121 triliun tidak memunculkan biaya tambahan karena berasal dari pemangkasan berbagai pos anggaran.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.
Sebagaimana program MBG dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.
Baca Juga
"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2025 masih ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dody menjelaskan, penahanan anggaran infrastruktur di Kementerian PU dilakukan atas mandat Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pencairan anggaran dilakukan usai perencanaan pembangunan 2025 benar-benar rampung dijalankan.
"Kan semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama di kepala dengan Kepala Bappenas," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Adapun program Quick Win Prabowo pada awalnya dialokasikan anggaran senilai Rp113 triliun. Dalam perjalanannya, bertambah menjadi Rp121 triliun.
Program tersebut terdiri dari Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis senilai Rp3,2 triliun, dan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah senilai Rp1,8 triliun.
Selain itu, program tersebut juga termasuk Penuntasan TBC dengan alokasi Rp8 triliun, Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi senilai Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa yang mencapai Rp15 triliun.
