Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid meminta agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 menemukan titik keseimbangan antara yang diinginkan buruh dan pengusaha.
Arsjad menilai titik keseimbangan UMP 2025 sangat diperlukan agar bisa diterima oleh semua pihak.
“Karena memang di titik yang sangat harus kita cari equilibrium yang pas,” kata Arsjad dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2024 di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dia juga mengaku, UMP 2025 yang seimbang ini selalu muncul dalam proses diskusi pengupahan, termasuk dari Kadin di Dewan Pengupahan.
Terlebih, Arsjad mengungkap kondisi dunia usaha di beberapa sektor saat ini tengah terguncang, salah satunya industri padat karya. Perlu diketahui, industri padat karya tengah mengalami tekanan seperti adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pailit.
Maka dari itu, Arsjad menuturkan kenaikan UMP 2025 juga harus melihat dari sisi perusahaan.
Baca Juga
“Saya mengatakan bahwa penting untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh pekerja atau buruh. Tapi di sisi yang lain juga harus mengerti posisi dari perusahaan. Nggak setiap sektor itu sekarang baik-baik saja,” terangnya.
Untuk itu, Arsjad menilai perlu membangun kepercayaan antara buruh dengan perusahaan di tengah kondisi dunia usaha yang sedang dalam keadaan tidak baik.
Seperti diketahui, industri padat karya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.
Namun, pemerintah menegaskan selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan hak dan nasib para pekerja PT Sritex.
“Saya tegaskan, kami akan selalu ada di garis depan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Sritex,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan melalui keterangan resmi.
Buruh Minta UMP 2025 Naik
Terkait UMP 2025, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya meminta agar pemerintah mengerek UMP 2025 sebesar 8–10%.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.
Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.
“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebsar 3%.
Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%. “Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.
Iqbal pun menyinggung penurunan harga barang dan jasa alias deflasi yang terjadi lima bulan beruntun. Menurutnya, ini akibat upah yang diberikan tidak layak.
“Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah, kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia tidak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun, nombok gajinya 1,3%. Maka uangnya kurang untuk beli barang,” terangnya.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menaikkan UMP 2025 hingga 20%.
Kenaikan upah buruh hingga dua digit ini dinilai sejalan dengan harga pangan yang terus melonjak, begitu pun dengan tingkat inflasi yang naik.
“Dari Aspirasi, kami mengusulkan justru 20% bukan 8% atau 10%, tetapi 20%. Kenapa alasannya 20%, untuk mengejar ketertinggalan UMP yang sudah sangat murah sejak 2020 sampai sekarang, ini kan rata-rata hanya di sekitaran 1–3%,” kata Mirah kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).
Selain itu, Mirah juga menyebut kenaikan upah sebesar 20% ini juga untuk mengejar ketertinggalan upah buruh yang sudah semakin murah. Kondisi makin parah saat daya beli masyarakat yang juga kian rendah.
“Maka pemerintahan Prabowo harus menaikkan upahnya 20%. Itu kenapa kami menggunakan angka 20%,” ungkapnya.
Di samping itu, Mirah juga berharap Prabowo tidak lagi menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Untuk itu, asosiasi mengusulkan untuk membuat rumus formula UMP 2025 dengan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan proyeksi inflasi yang akan datang.
Menurutnya, untuk menghitung UMP 2025 maka harus menggunakan proyeksi inflasi 2025. Selain itu, lanjut dia, juga perlu ditambahkan 64 item komponen hidup layak atau KHL.
Di sisi lain, Mirah juga meminta agar pemerintahan Prabowo menurunkan harga sembako atau harga pangan sebesar 20%. Dia menilai, jika harga pangan turun dan pemerintah mengerek upah buruh, maka ekonomi Indonesia akan berjalan dengan baik.
“Harapan saya untuk pemerintahan Prabowo—Gibran adalah turunkan harga, jadi turunkan harga [pangan] 20%, lalu naikkan upah 20%,” pintanya.
