Tak Kunjung Jalan, ESDM Buka Ruang Evaluasi Proyek DME Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai kewajiban hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara bisa dikaji ulang.

Proyek DME saat ini belum membuahkan hasil. Padahal, DME merupakan salah satu proyek penghiliran yang disebut dapat menggantikan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 6 juta ton.

Kendati demikian, Tri mengatakan, hilirisasi batu bara harus tetap berlanjut. Dia mengatakan, hilirisasi itu tak mesti melalui DME.

Menurutnya, hal penting dari hilirisasi adalah penciptaan nilai tambah dan multiplier effect-nya terhadap negara. Oleh karena itu, Tri menilai hilirisasi batu bara bisa dibuat produk lain selain DME.

"Kalau DME dan lain sebagainya mesti dievaluasi, yang poinnya itu apakah sampai metanol, apakah sampai di mana? Itu kan dunia ini kan pergerakannya cepat sekali. Jadi kita jangan fokus pada satu produk saja, tetapi mesti seperti apa multiplier effect-nya," jelas Tri usai menghadiri acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dia pun menekankan bahwa poin penting hilirisasi adalah pengelolaan sumber daya alam RI untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi batu bara bukan sumber daya alam terbarukan. 

Oleh karena itu, pengelolaan batu baru harus menciptakan nilai tambah bagaimanapun caranya.

"Hilirisasi kan poinnya pengelolaan sumber daya alam itu kan dia non-renewable resources, jadi mesti memberikan dampak multiplier effect yang lebih banyak lagi," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi batu bara menjadi DME harus terus digarap. Oleh karena itu, dia mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara. 

Bahlil pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara [PKP2B] yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara. 

"Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi]," kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024). 

"Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi," imbuhnya.

Bahlil menuturkan, Indonesia masih ketergantungan impor LPG. Industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun. Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton. 

Karena itu, RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun. Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.  

Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting. 

Bahlil pun mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu. 

"Biar mu [pengusaha] lari sampai kemanapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain," ucap Bahlil.