Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas memakai asumsi pertumbuhan ekonomi 6% dan 7% untuk menetapkan target Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025—2045.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa pihaknya merancang RPJPN 2025—2045 untuk mengarahkan transformasi ekonomi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Dalam targetnya, Bappenas memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2041 apabila ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6% per tahunnya atau pada 2038 apabila ekonomi tumbuh rata-rata 7% per tahunnya.
Rachmat Pambudy tidak menampik proyeksi mereka tidak sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu sebesar 8%. Kendati demikian, dia menyatakan target Prabowo tersebut harus tetap terkejar.
"Namun dalam lima tahun ke depan, Indonesia harus tumbuh 8% sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto," kata Rachmat di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (20/11/2024).
Secara umum, RPJPN 2025—2045 sendiri mengusung Visi Indonesia Emas 2045 bertajuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut berupaya diraih melalui lima sasaran utama.
Baca Juga
Pertama, peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju. Kedua, masuk lima besar ekonomi dunia. Ketiga, pengurangan kemiskinan hingga 0,5%–0,8%.
Keempat, penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Kelima, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pengaruh global.
Rachmat mengaku penyusunan RPJPN melibatkan akademisi, praktisi, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah. Melalui RPJPN 2025–2045, sambungnya, Indonesia diharapkan dapat menjawab tantangan domestik dan global, seperti perubahan iklim, proteksionisme, dan disrupsi teknologi, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Pembangunan bangsa ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.
