Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali menanggapi usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Mardani menuturkan, usulan tambahan anggaran Badan Otorita IKN mencapai Rp27,8 triliun untuk tahun anggaran 2025 baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Umumnya, mitra kerja Komisi II DPR RI disebut tak pernah meminta tambahan anggaran melebihi Rp10 triliun.
“Pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota, ada rekor mitra komisi II yang anggarannya di atas Rp10 triliun usulannya,” kata Mardani dalam Raker bersama Mitra Kerja Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Kendati demikian, Mardani menuturkan secara keseluruhan Komisi II DPR RI mendukung usulan tersebut. Akan tetapi, dirinya mengimbau agar OIKN dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi alokasi anggaran tersebut.
Di sisi lain, Mardani juga meminta agar pelaksanaan pembangunan IKN dapat tetap memperhatikan keasrian hingga mengedepankan kondisi masyarakat adat setempat.
“Tantangan inovasi yang perlu ditajamkan [dalam pembangunan IKN], sehingga investasi yang besar-besaran dan APBN kita bisa dipertanggungjawabkan termasuk memberikan trickle-down effect buat ekonomi kita,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pihaknya merevisi usulan tambahan anggaran OIKN menjadi sebesar Rp27,8 triliun.
Adapun, OIKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Raja Juli menuturkan, revisi usulan tambahan anggaran itu sudah dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.
“Kami lakukan penajaman usulan tambahan menjadi Rp27,8 triliun dan mengajukan kembali revisi usulan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas,” jelasnya dalam raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (9/9/2024).
