Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).
Di meja bundar, Sri Mulyani tampak hanya bersama keponakan dari presiden terpilih, tanpa Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Sri Mulyani menyampaikan dua hal terkait APBN tahun berjalan dan APBN 2025.
"Pertama, mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 dibawah Presiden Terpilih - dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati.
Mengenakan seragam Senin khas Kemenkeu, kemeja putih dan celana hitam, Sri Mulyani dan Thomas turut membahas perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membahas rancangan undang-undang (RUU) APBN 2025 bersama DPR.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029,” ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya pada pekan lalu, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) telah menyetujui postur sementara APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun.
Anggaran tersebut termasuk membiayai program-program prioritas Prabowo bersama Gibran yang disebut sebagai Quick Win.
Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program termasuk di dalamnya Makan Bergizi Gratis. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.
Secara umum, postur tersebut mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 16 Agustus 2024 lalu.
Adapun rencana Penerimaan Negara naik dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.
