Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan prognosis dari investasi 2025 di rentang Rp1.868,2 triliun hingga Rp1.905,6 triliun dapat mengerek pertumbuhan ke level 5,6% pada tahun depan.
Angka tersebut lebih tinggi dari target pemerintahan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang sebesar 5,2%.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan pada dasarnya pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada 2025 dan naik menuju angka 6,6% hingga 2029.
“Tahun 2025 yang masuk RKP target dari investasi adalah Rp1.905,6 triliun kemudian meningkat secara gradual tiap tahunnya sehingga pada 2029 diharapkan angkanya mencapai Rp2.793,3 triliun,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, Selasa (3/9/2024).
Dalam paparannya, Rosan menjelaskan prognosis pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2026 membutuhkan investasi di nilai batas atas Rp2.133,5 triliun.
Baca Juga
Kemudian pada 2027 pemerintah merancang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% dengan proyeksi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di rentang Rp2.343,8 triliun hingga Rp2.373,6 triliun.
Sementara pada 2028, diharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% dengan proyeksi realisasi investasi senilai Rp2.600,4 triliun hingga Rp2.649,4 triliun.
Pada tahun terakhir pemerintahan Prabowo atau 2029 kelak, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mencapai 6,6% dengan realisasi PMA dan PMDN di rentang Rp2,741,9 triliun hingga Rp2.793,3 triliun.
Rosan mengatakan tidak mudah untuk mencapai target-target tersebut, terutama di tengah anggaran kementeriannya yang dipangkas lebih dari 50% pada tahun depan.
Di sisi lain, masih terjadinya konflik di Timur Tengah serta Rusia dan Ukraina dikhawatirkan akan menghambat realisasi tersebut.
Untuk mencapai target di atas juga dibutuhkan fokus pengembangan green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan hilirisasi.
Kemudian dibutuhkan pula investasi di bidang ketahanan pangan dan ketahanan nergi yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Selain itu, juga perlu peningkatan layanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), dan dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik bagi fasilitas realisasi penanaman modal di daerah.
