Anggaran Infrastruktur 2025 Susut, Wamen Tiko Ungkap Dampak ke Penyehatan BUMN Karya

Prospek 2025

Kendati mayoritas porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah – dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5% – Kartika menyebut kementerian masih optimistis dengan prospek kontrak kerja BUMN karya pada 2025.

Perlu diketahui, jika dilihat dari perolehan-perolehan kontrak kerja BUMN Karya yang didapat pada awal 2024 hingga saat ini, secara umum masih didominasi oleh proyek pemerintah.

Sebagai gambaran, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), meraih kontrak anyar senilai Rp10,2 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah tersebut, proyek pemerintah mendominasi sebesar 66%, disusul proyek swasta 29%, dan sisanya dari proyek BUMN lain.

Lalu, ada PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang memeroleh kontrak baru senilai Rp9,65 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah itu, sebesar 53,02% berasal dari proyek pemerintah.

“Walaupun lebih dari 50% porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah, dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5%, kami masih tetap optimis terhadap kontrak kerja BUMN karya pada 2025 yang dinilai masih cukup besar,” kata Kartika.

Sebagai antisipasi dan pemanfaatan peluang yang ada, sambungnya, kementerian mendorong perusahaan BUMN Karya untuk melakukan diversifikasi usaha di seluruh portofolio perusahaan demi mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Seperti misalnya, bisa menggarap kontrak kerja pada melainkan juga mencari peluang di sektor swasta dan internasional,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia berharap anggaran program infrastruktur selalu dapat terjaga dari tahun ke tahun guna mendukung program penguatan BUMN Karya yang berkelanjutan. Di samping itu, jelasnya, Kementerian BUMN akan selalu bersikap agile alias lincah atas perubahan yang terjadi, serta konsisten mendukung setiap hal yang menjadi program prioritas pemerintahan berikutnya.

BUMN Karya memiliki sejumlah fokus utama saat ini. Selain kepastian anggaran program-program infrastruktur pemerintah, sejumlah hal yang menjadi fokus perusahaan pelat merah di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jalan tol, infrastruktur dasar lainnya, pemanfaatan peluang pasar internasional, serta program transformasi dalam menciptakan operasional excellence.

“Diharapkan pada akhirnya hal tersebut dapat menghasilkan proyek berkualitas yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang positif,” jelas Kartika.