Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi menjadi beban APBN ke depan. Kendati demikian, dia menyatakan pemerintah telah siapkan langkah antisipatif.
Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan ketika membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (20/8/2024).
"Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat suku bunga SBN menjadi salah satu beban dalam pelaksanaan APBN," jelas Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menyatakan, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang bijaksana dan siapkan langkah antisipatif agar pondasi ekonomi, APBN, dan stabilitas makro tetap sehat. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan langkah-langkah antisipatif yang dimaksudnya.
Sri Mulyani hanya menekankan, pemerintah ingin mengembangkan pasar keuangan domestik agar mendalam, aktif, likuid, dan efisien untuk pembayaran utang pemerintah. Pemerintah, sambungnya, juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPS, hingga OJK.
"Sehingga meningkatkan kepercayaan investor pemegang surat berharga negara," ungkapnya.
Baca Juga
Dia mengklaim, saat ini SBN Indonesia termasuk yang memiliki daya saing tinggi dan spread yang sangat kecil dengan Treasury Amerika Serikat (AS).
Sebagai informasi, tingkat suku bunga SBN untuk tenor 10 tahun dipatok sebesar 7,1% pada 2025. Angka tersebut lebih tinggi dari asumsi APBN 2024 sebesar 6,7%.
Sementara itu, utang jatuh tempo pemerintah pada tahun depan mencapai sekitar Rp800 triliun. Pemerintah sendiri sudah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari SBN sebesar Rp642,6 triliun pada 2025.
